Bulan: September 2025

nataragung.id – Lampung Selatan – Polemik penentuan calon Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroda Lampung Selatan kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam datang dari Ketua LSM Pro Rakyat, Aqrobin AM, yang menegaskan bahwa sosok direktur BUMD haruslah figur berjiwa entrepreneur, bukan sekadar penikmat fasilitas.

Menurut Aqrobin, keberadaan BUMD sejatinya menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Karena itu, ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner, inovatif, dan haus akan peluang usaha. “Direktur BUMD itu otaknya harus mikir laba terus, bukan mikir bagaimana mengolah dana untuk keuntungan pribadi. Kalau mau Lampung Selatan lebih maju, pilihlah orang yang bisa menangkap peluang bisnis dan menjadikannya keuntungan bagi daerah, bukan untuk diri sendiri,” tegas Aqrobin, Selasa (30/9).

Ia mencontohkan, banyak peluang bisnis yang bisa dikembangkan, bahkan sampai pada level ekspor. “Kalau perlu, ekspor hasil bumi Lampung Selatan ke luar negeri. Misalnya kubis dan daun bawang, permintaannya tinggi sekali di China. Di sana kubis bukan hanya untuk konsumsi manusia, tapi juga jadi pakan babi di peternakan. Ini peluang luar biasa yang harus ditangkap,” ujarnya.

Aqrobin bahkan menyebut, jika kelak ada direktur definitif terpilih, pihaknya siap memberikan “jurus” agar peluang ekspor menjadi nyata. “Saya kasih satu peluang dulu: ekspor kubis ke China. Teman kami di Bogor sudah lama menjalankan bisnis itu, dan pasarnya masih terbuka lebar. Kenapa Lampung Selatan tidak bisa?” sindirnya.

Lebih jauh, Aqrobin mengingatkan agar pemilihan direktur BUMD tidak sekadar berdasarkan kedekatan pribadi dengan pejabat. “Jangan pilih orang yang mainnya dekat-dekat sini saja. Kalau mau maju, butuh orang yang bisa berpikir jauh ke depan. Jangan hanya karena faktor kedekatan, lalu dijadikan direktur,” katanya lantang.
Saat disinggung apakah dirinya tertarik menjadi calon direktur, Aqrobin dengan tegas menolak. “Style saya nggak cocok jadi direktur. Saya ini tukang kritik, tukang lapor pejabat ke aparat kalau ada yang nggak benar. Kalau lihat kebobrokan nggak dikritik, badan saya pegal. Pernah jadi Dirut Radio saja, begitu sudah bagus saya mundur,” ungkapnya dengan nada berkelakar.

Tak ketinggalan, Aqrobin menyoroti keberadaan Direktur Radio Kalianda yang menurutnya tidak pernah tersentuh seleksi ulang. “Itu Direktur Radio Kalianda, kok nggak diseleksi lagi? Bukannya dulu dipilih masa Bang Zainudin Hasan baru jadi Bupati? Apa mau jadi direktur seumur hidup?” tandasnya dengan kritis.

Pernyataan Aqrobin menegaskan kembali tuntutan publik: BUMD Lampung Selatan bukan tempat bagi figur kompromi politik, melainkan medan perjuangan bagi pemimpin yang berani, berotak bisnis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Editor  : Muhammad Arya

nataragung.id – Bandar Lampung – Bantuan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membangun kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung sebesar Rp 60 miliar telah memicu kontroversi dan gelombang kritik. Banyak pihak yang mempertanyakan keputusan Walikota Bandar Lampung ini, mengingat kondisi keuangan Pemkot Bandar Lampung saat ini masih defisit anggaran riil sebesar Rl 267 miliar lebih, dan hutang mencapai Rp 276 miliaran.

Dalam tiga tahun terakhir, Pemkot Bandar Lampung mengalami ketidak cukupan dana untuk membiayai belanja daerah, dengan nilai defisit mencapai ratusan miliar rupiah. Publik juga mempertanyakan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung yang dianggap tidak efektif dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. DPRD dinilai tidak peka terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.
Bukan hanya karena nilainya yang terlalu besar, tapi juga tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Keputusan Walikota membangun kantor Kejati Lampung yang didukung DPRD Kota Bandar Lampung ini dapat diibaratkan seperti orang tua yang lebih memprioritaskan memberi pakaian mewah kepada orang lain, sementara anaknya sendiri dibiarkan mengenakan baju yang compang-camping. Analoginya, anak mewakili masyarakat Bandar Lampung yang membutuhkan perhatian dan pelayanan yang baik dari Pemerintah kota. Baju compang-camping menggambarkan kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti infrastruktur, fasilitas publik, dan pelayanan dasar lainnya. Orang lain, mewakili pihak-pihak yang mendapatkan perhatian dan fasilitas lebih, seperti instansi vertikal atau kelompok tertentu. Pakaian mewah, mewakili fasilitas atau bantuan yang diberikan kepada pihak-pihak tersebut.

Perumpamaan ini menggambarkan bahwa Walikota Bandar Lampung telah bertindak ‘sehago-hago’ atau semau sendiri, untuk kepentingan sendiri dengan memprioritaskan memberikan fasilitas kepada pihak-pihak tertentu, sementara kebutuhan dasar masyarakat sendiri tidak terpenuhi. Apa yang terjadi bukan kali ini saja, sebelumnya Pemkot Bandar Lampung telah menggelontorkan bantuan sebesar Rp 50 miliar untuk pembangunan fasilitas kesehatan Universitas Lampung dan Rp.75 miliar untuk bangunan rumah sakit UIN Raden Intan Lampung. Pemkot Bandar Lampung juga ‘berbaik hati’ dengan melakukan rehabilitasi Rumah Dinas Komandan Korem 043 Garuda Hitam serta pembangunan Rumah Dinas Kapolda Lampung. Walikota Bandar Lampung lupa, bahwa uang yang dihambur-hamburkan tersebut bukan uang pribadi, tapi milik rakyat dari hasil pajak dan keringat rakyat.
Protes masyarakat memiliki alasan bahwa membangun kantor Kejati merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kejaksaan Agung RI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejagung bertanggungjawab atas pembangunan dan pengelolaan kantor Kejati di seluruh Indonesia. Artinya, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak memiliki kewajiban untuk itu. Namun Pemkot Bandar Lampung berdalih bahwa bantuan itu merupakan bentuk sinergi daerah dalam menyukseskan program nasional, sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Konon, menurut Plt. Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung, Dini Purnamawaty, dalam aturan tersebut pemerintah daerah diberikan ruang untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan pusat, termasuk penyediaan kantor, sarana prasarana dan kendaraan operasional. Kalau alasannya seperti itu, maka untuk membantu Kejati Lampung menjadi ranahnya Pemprov Lampung, sesuai dengan kapasitas dan levelnya. Kewajiban Pemkot Bandar Lampung cukup membantu Kejari Bandar Lampung, tidak perlu mengambil yang menjadi kewenangan diatasnya. Sementara kantor Kejari Bandar Lampung yang semula berada di kelurahan Talang Telukbetung Selatan, sekarang sudah pindah di wilayah kecamatan Sukarame, sudah diresmikan dan berfungsi. Jika Pemkot Bandar Lampung tetap ngotot membangun kantor Kejati Lampung secara keseluruhan dengan nilai yang fantastis hingga Rp.60 miliar, patut diduga ada beberapa kemungkinan tujuan dibalik itu, terutama terkait hukum.
Bantuan tersebut bisa mempengaruhi independensi Kejati dalam menjalankan tugasnya untuk penegakan hukum, sementara Kejati dituntut untuk tetap independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, sebaiknya Kejati Lampung dapat mempertimbangkan kembali dengan bijak, terkait bantuan Pemkot Bandar Lampung yang akan membangun kantor baru. Dalam kondisi keuangan Pemkot yang masih defisit, ditambah dengan hutang yang besar, akan lebih baik jika bantuan tersebut ditolak atau dibatalkan. Sikap bijak tersebut merupakan bentuk kepedulian Kejati Lampung terhadap masyarakat kota Bandar Lampung.

Kejati Lampung tentu lebih paham kondisi keuangan Pemkot Bandar Lampung yang masih carut-marut ini. Beri kesempatan kepada Walikota memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan dibutuhkan masyarakat. Publik menuntut Walikota untuk transparan dalam mengelola keuangan daerah dan membuat keputusan yang berbasis pada data dan analisis yang akurat, karena Walikota harus bertanggungjawab atas keputusan dan tindakannya, serta memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Sudah saatnya bagi Walikota Bandar Lampung untuk mendengarkan aspirasi dan menghormati hak-hak rakyat, bertindak dengan bijaksana dan arif, dang sehago-hago dan dang ngaku kuasa. Terlebih kota Bandar Lampung digadang-gadang menjadi Kota Metropolitan, tentu masih banyak yang harus dilengkapi, seperti sistem transportasi umum kota yang efisien, lingkungan permukiman yang sehat terbebas dari banjir dan tumpukan sampah, serta tersedianya fasilitas publik. Maka sudah seharusnya warga masyarakat diberi kesempatan untuk berperan secara aktif dalam membangun kotanya agar menjadi kota yang memiliki kebanggaan. Adalah menjadi kewajiban Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bandar Lampung untuk secara sungguh-sungguh memenuhi hak rakyat agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan manusiawi. Bencana banjir dan tanah longsor, pengelolaan sampah perkotaan dan kemacetan lalulintas harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan 5 tahun kedepan. Kota Bandar Lampung sebagai kota besar harus berubah, itu sudah pasti. Namun perubahan yang bagaimana, menjadi kota pendidikan, kota pariwisata, perdagangan atau tetap sebagai kota yang seperti sekarang ini, semua tergantung dari konteks yang akan diterapkan oleh penentu kebijakan di kota ini. Jangan sampai kehidupan penduduk kota Bandar Lampung hanya beredar dari satu shopping mall ke shopping centre yang lain, karena tidak tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) sekaligus publik.
Bandar Lampung sebagai kota besar memiliki kewajiban untuk menyediakan transportasi umum kota untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dan pelajar maupun mahasiswa, sekaligus untuk mengurangi kemacetan lalulintas.

Dengan anggaran sebesar Rp.60 miliar bisa untuk membeli beberapa unit bus transportasi umum kota modern yang nyaman dan memiliki teknologi ramah lingkungan. Untuk mewujudkannya tentu dibutuhkan sosok Walikota yang tanggap dan sensitif terhadap pemandangan yang dilihat setiap hari serta paham tentang cara membangun kota dan didukung adanya tim kerja yang handal. Bukan tim yang hanya mampu menempatkan masyarakat warga kota sebagai pusat dan kepentingan (stakeholder) yang utama. Semoga. <°>

*) Penulis Adalah Pengamat kebijakan publik PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan) Wilayah Lampung.

NATARAGUNG.ID, Bandar Lampung  – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Lampung bersiap menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar yang jatuh pada 20 Oktober 2025. Bukan sekadar seremoni, peringatan tahun ini dikemas dengan rangkaian kegiatan sosial dan spiritual yang menyentuh langsung denyut nadi masyarakat.

Rangkaian agenda akan bergulir sejak 20 Oktober hingga 25 Desember 2025. Mulai dari pembagian 1.000 paket sembako untuk warga kurang mampu, donor darah, pengobatan umum dan gigi gratis, hingga doa bersama yang menjadi simbol kebersamaan.

“Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia atas perintah langsung Ketua Umum, Bahlil Lahadalia,” tegas Koordinator HUT Golkar Lampung, Tommy Rianta Putra, Selasa (30/9).

Di Lampung, seluruh rangkaian akan dipusatkan di 15 kabupaten/kota. Puncaknya, doa bersama dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan akan menjadi momen refleksi: sebuah pengingat bahwa perjalanan panjang Golkar tak lepas dari jasa para pendahulu. “Pesan dari Ketua Umum jelas: mempererat barisan kader agar Golkar lebih solid dan siap menatap masa depan,” ujar Tommy penuh keyakinan.

Koordinator Bidang Logistik, Helida, menambahkan, seluruh kader dan fungsionaris Golkar akan bergerak serentak. “Ini wujud nyata arahan Ketua Umum. Kita tak hanya bicara politik, tetapi hadir memberi manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Keagamaan, Ansyori Bangsaradin, menekankan pentingnya nuansa spiritual dalam peringatan tahun ini. “Doa bersama digelar serentak di 15 kabupaten/kota. Semoga membawa keberkahan dan menjadi energi baru bagi perjuangan Golkar,” tutupnya dengan penuh harap.

Peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Lampung tak sekadar menjadi pesta politik. Ia menjelma menjadi ruang pengabdian, ajang solidaritas, sekaligus momentum spiritual yang mengikat kader dengan rakyat dan sejarahnya.

Editor  : Muhammad Arya

nataragung.id – Jogjakarta – Awal Januari 2025, tetiba saya dihubungi kawan saya di Jakarta dengan sebuah pesan saya diminta untuk menjadi kontributor penulisan sebuah buku tentang Presiden Prabowo. Buku tersebut bertitelkan; Islam ala Prabowo. Saya tidak langsung menyanggupi permintaan tersebut karena terus terang saya grogi dan tak layak menulis narasi berat tersebut, lebih-lebih saya diminta untuk menyoroti dari aspek diplomasi internasional yang akan dilakukan oleh Prabowo.

Saya lihat penulisnya orang-orang hebat, ada Prof Yusril, Prof Jenderal Hendropriyono, Prof Asep Saifuddin, Kyai Asad Said Ali, Prof Said Agil Siradj, Prof Noor Achmad, Mas Ahmad Muzani, Prof Muhadjir Effendi, Prof Mukti, Zuhair Al Syun (Dubes Palestina untuk Indonesia), Jurnalis expert Imam Anshari dan orang-hebat lainnya. Saya yang hanya guru kampung yang tak hebat merasa tak layak untuk ikut menjadi kontributor buku yang mendeskripsikan Presiden Prabowo tersebut.

Setengah bulan berikutnya, saya belum bisa menyanggupi permintaan tersebut hingga pada akhirnya kawan saya menghubungi saya dengan mengatakan; Kang Maftuh, sampean adalah saksi hidup efforts dan perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Sampean adalah Wakil Tetap (permanent representative) pertama yang dimiliki oleh Republik Indonesia di OKI (Organisasi Kerjasama Islam) yang didirikan untuk membela Palestina. Sejak OKI berdiri 1969, Republik Indonesia baru mempunyai Wakil Tetap (Watap) pada tahun 2016, dan Watap itu adalah sampean. Sampean harus menulis pengalaman selama 6 tahun menjadi Watap RI.

Memang benar Indonesia telah lama aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Pada tahun 1969, seorang ulama asal Kraksaan, Probolinggo, KH. Moh Ilyas, memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Rabat, Maroko. Tujuan utama konferensi itu adalah menginisiasi pendirian sebuah organisasi internasional yang fokus pada perjuangan Palestina. Dari pertemuan itu, lahirlah Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang kini dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam.

Ketika ditugaskan sebagai Wakil Tetap Indonesia di OKI, saya menyerahkan surat kepercayaan kepada Sekjen OKI saat itu, YM. Iyad Amin Madani. Komentar beliau cukup mengejutkan. Ia mengatakan bahwa setelah sekian lama, akhirnya Indonesia memiliki perwakilan tetap di OKI. Saya pun kaget. Ternyata sejak OKI berdiri tahun 1969, Indonesia baru menempatkan wakil tetapnya setelah 46 tahun berlalu.

Sentilan kawan saya tersebut akhirnya menjadi trigger bagi saya untuk memberanikan diri menulis tema berat di buku tersebut. Tulisan saya berjudul “PRABOWO DAN FAST TRACK DIPLOMACY” sepanjang 15 halaman.

Tulisan tersebut terbagi menjadi beberapa tema. Mulai dari tema “mendefiniskan mazhab Prabowo”, disusul dengan tema “Prabowo dan Dunia Arab”, “Membumikan Islam Moderat” dan saya pungkasi dengan tema “Prabowo Tetangga Palestina”.

Lalu kenapa ada tema “Prabowo Tetangga Palestina”? karena Saya yakin Prabowo tidak perlu membaca catatan atau membuka jurnal untuk memahami situasi Palestina. Ia sudah sangat mengenal isu ini sejak lama.

Prabowo pernah tinggal cukup lama di Yordania, sebuah negara yang berbatasan langsung dengan Palestina. Ia tidak hanya memahami peta politik kawasan ini secara teoritis, tetapi juga melihat dan merasakan langsung realitas yang ada di sana.

Tajwid dan I’rab Diplomasi

Aksi gebrak podium Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB, dalam pandangan saya adalah merupakan aplikasi dari kaidah-kaidah tajwid (ilmu cara baca huruf al-Qur’an) dan I’rab (esensi gramatikal arab) dalam diplomasi baik bilateral (tsuna’iyyah) ataupun multilateral (muta’adidul atraf) seperti di PBB tersebut.

Lalu apa korelasi gebrak meja dengan ilmu tajwid dan ilmu i’rab itu? Korelasinya sangat erat dan significant karena dalam diplomasi ada saatnya kita keras, tegas dan lantang dalam menyampaikan sikap. Sikap tegas ini dalam ilmu tajwid dikenal dengan istilah “izhar” (jelas lantang bertekanan dalam membaca huruf per huruf dalam rangkaian narasi).

Sikap “izhar” Presiden Prabowo didorong karena sekian lama melihat sikap ketidak-tegasan dalam efforts untuk memerdekaan Palestina. Sikap tidak tegas tersebut yang kita kenal dengan istilah ikhfa’ dalam ilmu tajwid, sebuah sikap yang samar-samar dan kurang menghentak dalam menyampaikan sikap untuk membantu Palestina.

Prabowo tahu persis sudah berapa ratus resolusi yang dikeluarkan oleh OKI dan PBB untuk menjewer Israel dan merealisasikan kemerdekaan Palestina? Israel selalu memandang OKI yang Bahasa Inggrisnya OIC (Organization of Islamic Cooperation) dengan menganggapnya sebagai singkatan dari: OIC= Oooh I See (ya saya ngerti dan faham). Israel juga memandang PBB atau UN (United Nations) sebagai singkatan UN: Under Negotiations (kabeh iso dirembug dan dinego). Sebuah sikap yang bikin Presiden Prabowo “gregeten”.

Gebrak podium itu juga merupakan sikap “rafak” dalam gramatikal arab yang artinya Indonesia harus menjadi subyek aktif pelaku dan inisiator perdamaian Israel dan Palestina secara proporsional.
Lalu kenapa harus gebrak podium? Jawabannya: jika ngurus Palestina sekian puluh tahun tidak menemukan solusi dengan cara yang “biasa” maka kita harus lakukan dengan cara yang “tidak biasa”. Cara yang tidak biasa ini saya sebut dengan “bid’ah diplomatik” sebagai “ice breaking” pemecah kebuntuan dalam diplomasi multilateral.

Manfaat “I’rab diplomatik” pernah saya rasakan ketika saya bertugas 6 tahun di Saudi sebagai pelayan WNI. Di depan para Pangeran Kerajaan Arab Saudi, saya nyanyikan lagu kebangsaan Saudi lengkap dengan analisa “i’rab” kata per kata dari mulai awal lagu sampai akhir lagu yang dipungkasi dengan “ asyal malik lil alam wal watan”. Sejak itu saya mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam tugas negara di Arab Saudi. Semua ini adalah barokah ketika saya di pesantren belajar kitab “Al-Kafrawi” dan “Milhatul I’rab” yang membahas khusus analisa dan posisi kata per kata narasi dalam Bahasa Arab.

9 bulan yang lalu saya goreskan tulisan di buku “Islam ala Prabowo” bahwa saya memang sangat berharap di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia bisa lebih aktif dalam diplomasi untuk kemerdekaan Palestina.

Dengan semua wawasan tentang dunia Arab yang dimiliki Presiden Prabowo, saya semakin yakin bahwa Indonesia bisa memainkan peran besar dalam diplomasi jalur cepat, fast track diplomacy, untuk mendorong perdamaian antara Palestina dan Israel. Bukan sekadar wacana, tetapi benar-benar membuka jalan agar konflik yang tak berkesudahan ini bisa menemukan titik terang.

Dua negara ini harus bisa hidup berdampingan dalam skema two-state solution, hall al-daulatain, sebuah solusi di mana keduanya tetap berdiri sebagai negara berdaulat tanpa harus meniadakan atau menghapus salah satunya dari peta dunia atau yang biasa dinarasikan dengan “mahwu ad-daulah an al-kharithah”.

Gusdurized General

Saya pungkasi tulisan ini dengan merecovery kenangan bersama Almarhum Gus Dur. Ketika itu Gus Dur sering melakukan pertemuan dan diskusi bersama Prabowo (Mas Bowo, begitu Gus Dur menyapa), The Rising Star saat itu. Diskusi kadang offline dan kadang online. Device untuk online ketika itu adalah Nokia Komunikator, sebuah gadget mewah dan “nggaya” saat itu.

Pesan-pesan serta advice Gus Dur ke Prabowo menjadi “mercu suar” sinyal pengarah langkah Prabowo. Tidak berlebihan kalau saya menyebut Presiden Prabowo sebagai “Gusdurized General” Jenderal yang ter-gusdur-kan .

Satu kenangan lagi bersama Gus Dur yang terkait dengan gebrak podiumnya Presiden Prabowo, terjadi pada tahun 2006. Saat itu saya nyopiri beliau ke Bandara Adisucipto selepas beliau rawuh ke rumah saya di Druwo Sewon Yogya. Di perjalanan tersebut beliau tanya ke saya dengan gaya khas beliau.

“Mas Maftuh” begitu Gus Dur panggil saya. Sampean pernah ngerti Madona-nya Timur Tengah?

Saya jawab: Umi Kulsum ya Gus. Penyanyi yang mendendangkan lagu “Ya Masharani’ (Wahai Kau yang membuatku tidak bisa tidur).

“Salah” sahut Gus Dur. Madona Timur Tengah itu Namanya Ofra Haza yang terkenal dengan lagu shaddai. Ohh yang cantik itu ya Gus? Kata saya.

Gus dur langsung nyemprot saya: “ Sampean kui ngertine mung ayune thok” (Anda tahunya hanya sisi cantiknya saja). Beliau sering memakai Bahasa Jawa halus kalau berkomunikasi.

Lalu? Tanya saya. Gus Dur pun langsung memberikan eksplanasi dengan narasi yang mengagetkan saya.

Kata Gus Dur: Kalau sampean kepingin ngerti dan faham penderitaan bangsa Yahudi maka dengarkan lagu-lagu Ofra Haza ini. Kulo yakin sampean gak ngerti isi lagu Ofra Haza tersebut karena liriknya campuran Inggris, Arab dan Ibrani (Hebrew).
Kita harus adil melihat keributan Israel dan Palestina, dua-duanya adalah bangsa yang menderita. Kita bisa mendamaikan keduanya ketika kita jernih melihat masalah tersebut, lanjut Gus Dur.
Kita bisa mendorong Israel untuk mengakui Palestina jika kita bisa membuat bangsa Israel bisa tidur nyenyak dan nyaman. Baru kita rembug skema perdamainnya, pungkas Gus Dur.

Saya pun bengong dengan kata-kata bijak Gus Dur tersebut dan saya pun matur ke beliau: lho Gus lagu-lagu Ofra Haza sering diputar di acara-acara fashion show busana-busana Muslimah di Indonesia ini. Gus Dur pun langsung nyahut: Ya berarti sudah menjadi pendukung dan fans Israel karena lagu terutama “Shadai” yang artinya Wahai Tuhan Yang Mahakuasa adalah nyanyian spiritualnya Israel. Gus Dur pun ngekek dengan gaya khasnya.

Dalam ngekeknya Gus Dur, saya langsung menyela: Gus, saya sangat suka lagu Ofra Haza yang judulnya “Albi” karena musiknya terutama betotan bass-nya bagus. Sampean kok sampai detail mengamati bass-nya? Saya jawab jelang Gus Dur Boarding; “saya ini musisi yang tersesat menjadi dosen Gus’.

Kalau Gus Dur masih hidup, saya akan matur ke beliau; Gus, saya ini Duta Besar yang tidak sesuai dengan kriteria Sunnah Rasulullah. Pasti Gus Dur akan tanya: maksude pripun? Para Duta Besar Rasulullah (sufara ar-rasul) seperti yang terdapat dalam fiqih diplomasi itu kriterianya ada yang tidak bisa saya penuhi Gus. Apa itu? Dalam beberapa kitab al-alaqah al-duwaliyyah fil ilsam” (hubungan antar negara dalam Islam) itu ada syarat dubes tidak hanya gagah tetapi juga harus “ hasanal mandhar” alias ganteng dan sawangable (enak di-sawang dan dipandang), nah saya ini tidak masuk kriteria itu. Saya tidak sawangable seperti Song Jong Ki mantan suami Song Hye Kyo. Gus Dur pasti akan komentar: ono2 wae sampean itu, sambil dibarengi ngekek khasnya.

Gebrak podium Presiden Prabowo adalah bentuk effort untuk membuat kedua negara ini, Israel dan Palestina bisa tidur nyenyak dan nyaman seperti harapan Gus Dur. Penyelesaian two state Solution, hall ad-daulatain dengan tanpa menghapus salah satunya dari atlas dunia.

Ini bukan impossible dream tetapi possible dream.
Begitu bukan? Indah Bukan?

(dua kalimat terakhir adalah gaya Gus Dur dalam mengakhiri tulisan-tulisannya)

Druwo Sewon 29/09/25
*) Penulis Adalah Mantan Duta Besar Indonesia di Kerajaan Arab Saudi dan Wakil Tetap RI di OKI 2016-2021

NATARAGUNG.ID, Bandar Lampung —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan jajaran Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Wahana Raharja dan PT Lampung Jasa Utama, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (30/9/25).

Pada PT Wahana Raharja (Perseroda), pengukuhan tersebut berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 500/082/WR.UP/EKS/IX/2025, yang menetapkan Asep Muzaki sebagai Direktur Utama dan Yurita Sari sebagai Direktur Operasional.

Sementara itu, pada PT Lampung Jasa Utama (Perseroda), pengukuhan mengacu pada Keputusan RUPSLB Nomor 016/LJU-RUPSLB/BA/IX/2025, yang menetapkan Oktavianus Yulia sebagai Direktur Utama dan Amri Zamani sebagai Direktur Operasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Direksi yang baru dikukuhkan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah dipercaya untuk memimpin BUMD. Semoga dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” ucapnya.

Gubernur menegaskan bahwa BUMD memiliki peran strategis sebagai motor penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“BUMD merupakan instrumen penting dalam meningkatkan PAD. Pemerintah harus hadir dalam perputaran ekonomi dengan mekanisme pasar, dan peran itu dijalankan oleh BUMD,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur mendorong agar BUMD memperkuat kolaborasi, baik dengan pengusaha lokal maupun nasional.

“BUMD harus berkolaborasi dengan pengusaha lokal. Kita juga terbuka terhadap investor dari luar Lampung agar terbuka lapangan pekerjaan. Namun, kolaborasi ini harus berkesinambungan. Kita tidak ingin tumbuh tapi semu,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur juga mengingatkan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (good governance), inovasi, serta sinergi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi dunia usaha dan BUMN.

“Saya minta dukungan HIPMI, KADIN, APINDO, HIPPI, dan organisasi lainnya untuk membimbing serta bersinergi dengan BUMD. Kolaborasi yang baik akan membawa kemajuan bagi Provinsi Lampung. Visi kita jelas: Lampung harus tumbuh dan masa depan kita sangat cerah, insyaallah,” katanya.

Gubernur juga menekankan pentingnya keberanian dalam berinovasi dan berkembang. Menurutnya, BUMD adalah representasi pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi. Ia menambahkan bahwa selain berkolaborasi dengan dunia usaha, BUMD juga perlu memperkuat sinergi dengan BUMN.

“Jadikan pengukuhan ini sebagai momentum untuk melangkah lebih berani, bekerja lebih kreatif, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan visi yang sama, saya yakin BUMD Lampung mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang membanggakan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Lampung Jasa Utama (Perseroda), Oktavianus Yulia, menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan.

“Apa yang disampaikan Bapak Gubernur kami terima sebagai tanggung jawab dan kehormatan. Insyaallah ke depan kami akan bekerja lebih baik, terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pihak, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.

Senada dengan itu, Direktur Utama PT Wahana Raharja (Perseroda), Asep Muzaki, menegaskan bahwa Wahana Raharja memiliki banyak potensi yang bisa digarap.

“Kami memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, tidak hanya terkait aspek keuangan, tetapi juga regulasi, kebijakan, dan data pasar. Semua itu dapat menjadi peluang untuk bergerak maju,” ungkapnya.

Editor  : Muhammad Arya

nataragung.id – Kalianda – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengumumkan seleksi calon komisaris dan direksi BUMD Perseroda Lampung Selatan Maju (LSM).

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto membenarkan itu. Ia menyebut, seleksi calon komisaris dan direksi BUMD Perseroda LSM itu mulai dibuka terhitung tanggal 30 September 2025.

“Iya, mulai hari ini dibuka dan diumumkan,” jelasnya, Selasa 30 September 2025.

Ia menambahkan, seleksi tersebut untuk mengisi posisi komisaris dan direksi (direktur)

“Jadi, siapa pun orang yang memenuhi persyaratan dari manapun dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi ini,” ungkap Supriyanto.

Supriyanto menambahkan, tak hanya mengumumkan seleksi tersebut, pihak panitia pun telah menyertakan persyaratan bagi masyarakat ingin mendaftar mengikuti seleksi.

“Silahkan bagi pihak-pihak yang berminat,” ungkapnya.

Dalam seleksi tersebut, pihak panitia melibatkan tim panitia seleksi (pansel) dari unsur independen, akademisi dan psikolog. (mara)

nataragung.id – Kalianda Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lampung Selatan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 di Aula Rajabasa, Kantor Bupati setempat, Selasa (30/9/2025).

Acara dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Selatan, Supriyanto, Wakil Ketua TP PKK Reni Apriyani, perwakilan Forkopimda, serta jajaran pengurus dan relawan PMI.

Plt Ketua PMI Lampung Selatan, Eka Riantinawati, menegaskan PMI hadir sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan, mulai dari penanggulangan bencana, layanan kesehatan, hingga donor darah sukarela. Ia juga mengajak seluruh pihak mendukung peningkatan fasilitas dan kapasitas organisasi.

“Melalui kegiatan kemanusiaan ini, kita ingin terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menumbuhkan kepedulian bersama,” ujarnya.

Sekda Supriyanto dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pengurus dan relawan PMI. Menurutnya, HUT PMI bukan sekadar seremonial, melainkan momentum memperkuat semangat kemanusiaan.

“PMI telah hadir selama 80 tahun membantu bangsa dalam situasi darurat, bencana, maupun kebutuhan darah. Di Lampung Selatan, kiprah PMI sangat dirasakan masyarakat. Mari kita tebarkan kebaikan melalui aksi nyata, saling membantu, dan memperkuat solidaritas,” kata Supriyanto.

Ia juga membacakan sambutan Ketua Umum PMI, Muhammad Jusuf Kalla, yang menegaskan PMI adalah jembatan kebaikan bagi sesama melalui donor darah, aksi tanggap bencana, dan edukasi masyarakat.

Peringatan HUT ke-80 PMI Lampung Selatan turut dirangkaikan dengan berbagai kegiatan sosial, seperti pembagian bantuan, pelatihan kepalangmerahan, hingga kegiatan edukatif bagi generasi muda.

Dengan semangat “Tebarkan Kebaikan”, PMI berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memperkuat solidaritas kemanusiaan. (mara)

NATARAGUNG.ID, Bandar Lampung – Dalam rangka memperkuat sinergi, koordinasi dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan pos bantuan kepada instansi vertikal.
Bantuan tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berupa pembangunan kantor, sarana dan prasarana, kendaraan operasional. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Pemkot Bandar Lampung memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan pemerintahan didaerah. Instansi Vertikal merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang memiliki peran dalam mensukseskan program nasional, seperti penyelenggaraan Pendidikan, pelaynanan publik dan pengawasan” ungkap Plt. Kepala Bapperida Bandar Lampung Dini Purnamawaty, Senin 29 September 2025.

Menurut Dini, pemberian bantuan bagi instansi vertikal dan lembaga lainya bukan hal yang baru bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung.
“Tahun ini, Pemkot Bandar Lampung memberikan bantuan pembangunan rumah sakit pendidikan untuk UIN Raden Intan. Pembangunan kantor Kejati dilakukan secara bertahap ditahun 2025 dan 2026, Pembangunan Kantor Kodim” ujar Dini.

Untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan dan drainase yang menjadi kewenangan Kota telah dianggarkan berdasarkan skala prioritas, mengingat jumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung sebanyak 407 ruas jalan kota dan 6.604 ruas jalan lingkungan” tambah Dini Purnamawaty.

Terkait hutang infrastruktur kepada pihak ketiga ditahun 2024, sudah di selesaikan Mei Tahun 2025″ tutup Dini.

Editor  : Muhammad Arya

nataragung.id – Bandar Lampung – Di sebuah sessat (rumah adat) tua di pedalaman Lampung, seorang penyimbang (tetua adat) dengan cermat mengamati badik yang diserahkan oleh seorang pemuda. Bukan tajamnya bilah yang ia nilai pertama kali, melainkan lekukan pada gagangnya, ikatan pada sarungnya, dan cara sang pemuda menyandangnya. Setiap detail itu adalah sebuah kalimat; sebuah pernyataan tentang jati diri, status, dan niat sang pemilik. Badik bukan lagi sekadar benda mati, melainkan sebuah naskah berjalan yang penuh dengan kode dan simbol.

Esai ini akan mengurai ‘bahasa’ rahasia yang terpahat pada badik, menjelajahi makna di balik setiap ukiran, bentuk, dan tata cara membawanya yang sarat dengan pesan filosofis dan spiritual masyarakat adat Lampung.

Sejarah kepemilikan dan bentuk badik sering kali terikat erat dengan legenda pendirian suatu marga. Setiap marga besar, seperti Pubian, Pugung, atau Sungkay, memiliki ciri khas tertentu yang diwariskan turun-temurun, menjadi semacam tanda tangan keluarga.

Sebuah legenda dari Marga Sungkay bercerita tentang seorang pemimpin bijaksana yang kehilangan putra tercintanya. Dalam duka yang mendalam, ia menemukan sebatang kayu langka yang bentuknya menyerupai hati yang terbelah. Dari kayu itulah ia membuat gagang badiknya, dan mengukirkan jejak kaki burung seriwang (sejenis elang) sebagai simbol bahwa jiwa putranya telah terbang ke alam keabadian. Sejak saat itu, motif ‘jejak seriwang’ menjadi ciri khas badik dari Marga Sungkay, melambangkan ketabahan dalam menghadapi duka dan keyakinan akan kehidupan setelah kematian.

Silsilah keluarga juga tercatat secara simbolis. Sebuah badik pusaka (badik tuha) milik Marga Pugung misalnya, memiliki gagang berlapis perak dengan tiga cincin. Sebuah dokumen kuno keluarga yang tersimpan rapi mencatat maknanya: “Tiga gelang pengikat, yang pertama pengingat asal, yang kedua penanda tempat berpijak, yang ketiga janji untuk yang akan datang.”

Analisis mendalam terhadap catatan ini menunjukkan bahwa setiap cincin melambangkan generasi. Cincin pertama adalah leluhur (puyang), cincin kedua adalah generasi sekarang (anak), dan cincin ketiga adalah generasi penerus (cucu). Dengan memegang badik itu, seorang penyimbang memegang janji untuk menghormati leluhur, memimpin generasinya dengan adil, dan memastikan kelangsungan marga di masa depan.

Setiap elemen pada badik adalah sebuah kata dalam kosakata budaya Lampung.
1. Bilah (Awak): Bentuk bilah yang tidak simetris dan sering kali memiliki lekukan (lekuk luk) bukanlah tanpa alasan. Filosofi luk ini menggambarkan prinsip hidup yang tidak kaku, lentur dalam menghadapi tantangan, tetapi tetap memiliki tujuan yang jelas dan tajam. Sebagaimana air yang mengalir menghindari batu, manusia harus bijaksana dan adaptif. Sebuah petuah adat dalam Kuntara Raja Niti menyebutkan, “Ngemani jak luib mupli, patut jak lunjuk lampah” yang artinya “Hidup itu berliku-liku, tetapi jalannya harus lurus”. Analisis terhadap kutipan ini sangat mendalam. ‘Berliku’ (luib mupli) merujuk pada kebijaksanaan, diplomasi, dan keluwesan dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan ‘lurus’ (lunjuk) merujuk pada keteguhan prinsip, kejujuran, dan niat yang tidak menyimpang dari kebenaran adat. Bentuk bilah badik adalah manifestasi fisik dari falsafah ini.
2. Gagang (Hulu): Ukiran pada gagang adalah bahasa simbol yang paling kaya. Motif pucuk rebung (tunas bambu) tidak hanya berarti pertumbuhan, tetapi juga kesatuan dan kekuatan komunitas, karena rebung selalu tumbuh dalam rumpun yang kuat. Motif buah betung (buah bambu) yang jarang ditemui melambangkan kemakmuran dan keberkahan yang langka. Ukiran burung garuda melambangkan pi’il pesenggiri (harga diri) dan visi yang tinggi, sementara ukiran gajah melambangkan keteguhan dan kewibawaan seorang penyimbang. Pemilihan motif ini tidak sembarangan dan menyesuaikan dengan peran dan karakter pemiliknya.
3. Sarung (Warangka) dan Pendongkok (Bendo): Cara badik diikatkan pada sarungnya juga memiliki makna. Ikatan yang longgar dan sederhana mungkin menandakan sang pemilik sedang dalam perjalanan biasa. Namun, ikatan yang rumit dan kuat, menggunakan tali perak atau benang merah, sering kali menandakan bahwa sang pemilik sedang melaksanakan tugas adat atau dalam situasi sakau sambayan (penyelesaian sengketa), di mana badik harus benar-benar aman dan hanya akan digunakan sebagai simbol sumpah, bukan untuk dihunus.

Cara seseorang membawa badik mencerminkan pemahamannya terhadap adat dan tingkat kedewasaannya. Ini adalah bahasa nonverbal yang dipahami oleh seluruh komunitas.
* Diselipkan di Pinggang (Sebelah Depan): Ini adalah cara paling umum bagi laki-laki dewasa. Posisinya yang terlihat menandakan kesiapsiagaan dan tanggung jawab untuk melindungi diri dan keluarganya. Namun, posisi gagang yang menghadap ke mana, apakah ke kiri atau kanan, dapat memiliki makna tertentu dalam beberapa komunitas, sering kali terkait dengan kemudahan untuk menghunusnya sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang datang dengan niat baik.
* Disampirkan di Pundak: Membawa badik dengan disampirkan di pundak, dengan sarung terlihat jelas, sering kali dilakukan oleh para tetua adat atau mereka yang sedang dalam perjalanan adat yang panjang. Ini melambangkan bahwa beban adat dan tanggung jawab untuk menjaga hukum sedang dipikulnya.
* Ditenteng atau Disimpan dalam Tas: Badik yang tidak disandang pada tubuh, tetapi dibawa dengan tangan atau disimpan, menandakan bahwa sang pemilik sedang ‘lengah’ atau dalam suasana non-formal. Namun, bahkan dalam kondisi ditenteng, badik tidak pernah diayun-ayunkan sembarangan. Itu akan dibawa dengan tenang dan penuh hormat, mencerminkan sikap muakhi (rendah hati) pemiliknya.

Yang paling penting adalah, badik yang masih tersarung rapat adalah simbol perdamaian. Menyentuh gagang badik orang lain tanpa izin adalah pelanggaran berat, sama halnya dengan memasuki rumah tanpa permisi. Menghunusnya tanpa alasan yang sah menurut adat adalah puncak dari pelanggaran pi’il pesenggiri, sebuah deklarasi perang terhadap tatanan sosial. Bahasa badik adalah bahasa yang halus tetapi penuh dengan peringatan dan hierarki yang harus dipatuhi.

Dalam gemerlap dunia modern, bahasa simbolik badik menghadapi tantangan besar. Namun, upaya para budayawan dan tetua adat untuk mendokumentasikan dan meneruskan pengetahuan ini adalah upaya untuk menyelamatkan sebuah alfabet budaya dari kepunahan.
Memahami ‘bahasa tersembunyi’ badik adalah kunci untuk memahami jiwa masyarakat Lampung. Itu adalah bahasa yang berbicara tentang keluwesan tanpa kelemahan, kekuatan tanpa kesombongan, dan harga diri yang diwujudkan dalam tindakan santun bukan dalam provokasi.

Setiap ukiran adalah sebuah doa, setiap bentuk adalah sebuah prinsip, dan setiap cara membawanya adalah sebuah pernyataan. Badik tetap menjadi pelindung harkat dan harga diri, bukan karena ketajaman bilahnya, tetapi karena kedalaman makna yang terkandung dalam setiap sentuhan logam dan ukiran kayunya, sebuah warisan abadi yang bisikannya masih dapat didengar oleh mereka yang mau mendengarkan.

Sumber Referensi Terverifikasi:
1. Buku: Kitab Kuntara Raja Niti (Naskah dan Terjemahan). (2010). Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung Press. (Buku fisik tersedia di perpustakaan).
2. Buku: Hilman, D. (2019). Senjata Tradisional Lampung: Makna dan Fungsi dalam Kehidupan Sosial Budaya. Yogyakarta: Penerbit Ombak. (Buku fisik tersedia di toko buku online terverifikasi).
3. Jurnal Ilmiah: Anggraini, T. (2021). “Ornamen pada Badik Lampung: Kajian Bentuk, Fungsi, dan Makna Simbolik”. Jurnal Kajian Seni, 8(1), 77-90. (Tersedia secara digital di portal jurnal terakreditasi SINTA).

*) Penulis Adalah Saibatin dari Kebandakhan Makhga Way Lima. Gelar Dalom Putekha Jaya Makhga, asal Sukamarga Gedungtataan, Pesawaran. Tinggal di Labuhan Ratu, Bandar Lampung.

nataragung.id – Natar – Saudaraku,
Ketahuilah bahwa rezeki kita sudah tertakar dan tidak akan tertukar.

Allah Subḥanahu wata’ala telah menetapkannya jauh sebelum kita lahir, bahkan sejak kita masih dalam rahim ibu dan seseorang tidak akan meninggal kecuali semu rezeki yang dituliskan untuknya sdh sempurna diberikan

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ رُوحَ القُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا

“Sesungguhnya Ruhul Qudus (Jibril) membisikkan ke dalam hatiku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan mati sebelum sempurna rezekinya.” (HR. Ibnu Majah)

Maka janganlah hati kita sempit ketika melihat saudara kita laris dagangannya, sementara dagangan kita tampak sepi.

Sesungguhnya, apa yang Allah tetapkan tidak mungkin bergeser, tidak mungkin keliru alamat. Rezeki tidak akan nyasar, sebagaimana maut tidak akan terlambat.

Apabila engkau melihat seseorang berusaha di jalan yang sama denganmu yaitu, menjual dagangan yang serupa, membuka usaha yang mirip.

Maka janganlah engkau merasa tersaingi. Justru dukunglah dia, doakan keberkahannya, dan kuatkan hatinya.

Karena boleh jadi, dengan setiap keringat yang ia teteskan dalam kerja kerasnya, engkau mendapat bagian pahala. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

مَن دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

“Barangsiapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya.” (HR. Muslim)

Bayangkanlah, bila engkau menjadi sebab semangatnya bangkit, engkau ikut berbagi senyum dalam hidupnya, maka pahala itu mengalir kepadamu, meski engkau tak lagi menggerakkan tanganmu di lapakmu.

Maka lihatlah, ternyata memberi dukungan bisa lebih berharga daripada sekadar menjual barang. Karena keuntungan dagang bisa habis di dunia, tetapi keuntungan pahala akan kekal hingga akhirat.

Jangan takut rezekimu berkurang karena orang lain sukses. Sesungguhnya keberkahan tidak diukur oleh banyaknya angka, tapi oleh tenangnya hati, sehatnya tubuh, dan lapangnya jiwa. (75).
WaAllahu A’lam

_____
? H. Komiruddin Imron, Lc
✒️Shabahul_Khair

*) Penulis adalah Anggota Majelis Syura DDII Propinsi Lampung, tinggal di Pemanggilan, Natar.