Bulan: Desember 2025

nataragung.id – Lampung Tengah – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menyerahkan sebanyak 2.533 SK PPPK paruh waktu di Sesat Agung Lampung Tengah pada Selasa 30 Desember 2025.

Agenda kegiatan tersebut selain di hadiri oleh I Komang koheri, SE, M.Sos., selaku Plt Bupati, turut dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Welly Adi Wentra, S.TTP, MM., Plt ketua TP PKK Kabupaten Lampung Tengah Ni Ketut Dewi Nadi Komang koheri para staf ahli bupati dan para asisten dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam sambutannya Komang koheri mengatakan dengan telah diterimanya SK pengangkatan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak, maka ke 2.533 orang penerima SK sudah resmi dan sah untuk menggunakan atribut seperti pegawai negeri sipil, sesuai dengan UU Pemerintah tentang pengangkatan dari tenaga honor menjadi pegawai PPPK paruh waktu.

Menurut Komang, bahwa hari ini yang dserahkan SK PPPK Paruh waktu sebanyak 2.533 dengan rincian tenaga teknis administrasi kesehatan dan tenaga teknis administrasi pemerintahan.

Masih menurut Komang, untuk kegiatan penyerahan SK PPPK dibagi dua hari yaitu hari Selasa (hari ini) dan hari Rabu, 31-12-2025, untuk tenaga teknis medis kesehatan dan guru ditempat yang sama yaitu gedung Sesat Agung. Jumlah yang akan diserahkan sebanyak 2.243 pegawai PPPK.

Lebih lanjut Komang koheri mengatakan, selaku aparatur sipil yang baru diangkat agar segera menyesuaikan diri di lingkungan kerjanya masing-masing, tingkatkan wawasan dan pengetahuan dalam kompetisi kinerja sehingga PPPK yang baru diangkat mendapatkan pengetahuan yang lebih baik serta tingkatkan disiplin kerja dan tingkatkan pelayanan publik agar dapat lebih optimal.

Usai penyerahan SK PPPK, para awak media mencoba mewawancarai perwakilan yang menerima secara simbolis SK pegawai PPPK paruh waktu tentang kesan dan pesannya yaitu Soni Wijaya, S.Ap., dari Dinas Peternakan dan Perkebunan serta Herman Ratu Adat dari Dinas Sosial ; menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Bapak Komang koheri dalam rangka penyerahan SK secara langsung tenaga PPPK termasuk kepada mereka berdua pagi Selasa ini. “Kami sudah cukup lama menanti kejelasan status ini Alhamdulillah kini sudah sah menerima SK PPPK tahun 2025,” ujar keduanya bersamaan.

Mengakhiri sambutannya Plt Bupati Komang koheri dalam kata penutupnya kepada seluruh tenaga PPPK, mengucapkan selamat berbahagia dan semoga bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat serta berguna bagi bangsa dan negara. “Ingat setiap tugas yang dikerjakan jalankan dengan rasa ikhlas,” tutup Komang Koheri mengakhiri sambutannya.
(Bustami)

nataragung.id – Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan daerah yang ramah lansia melalui pengembangan pendidikan sepanjang hayat.

Salah satunya diwujudkan dengan pelaksanaan Wisuda Sekolah Lansia Salimah (Salsa) Bina Keluarga Lansia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Kegiatan wisuda tersebut berlangsung di Aula Rajabasa Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (30/12/2025), dan diikuti oleh sebanyak 60 orang lanjut usia dari Sekolah Lansia Salimah, Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda.

Para peserta wisuda terdiri dari 25 orang lansia jenjang Standar 1 (S1) dan 35 orang lansia jenjang Standar 2 (S2), yang telah mengikuti rangkaian pembelajaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup lansia.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, Rika Wati, dalam laporannya menyampaikan bahwa wisuda sekolah lansia merupakan bentuk apresiasi terhadap semangat belajar para lanjut usia yang tetap terjaga meskipun telah memasuki usia senja.

“Wisuda ini adalah bentuk penghargaan atas motivasi lansia untuk terus belajar. Melalui sekolah lansia, kami mendorong peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat,” kata Rika Wati.

Ia menambahkan, Sekolah Lansia Salimah ke depan akan dikembangkan hingga jenjang Standar 3 (S3) yang difokuskan pada peran pengabdian, keteladanan, serta kontribusi lansia di tengah keluarga dan masyarakat.

“Sekolah lansia juga menjadi wujud pendidikan seumur hidup yang mendorong lansia untuk terus bersosialisasi dan mengembangkan keterampilan,” tambah Rika Wati.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, yang hadir mewakili Bupati Lampung Selatan, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas terselenggaranya wisuda sekolah lansia tersebut.

“Hari ini bukan sekadar wisuda biasa, tetapi wisuda yang paling membanggakan. Biasanya wisuda identik dengan mahasiswa muda, namun hari ini yang diwisuda adalah mereka yang paling kaya pengalaman hidup. Ini membuktikan bahwa belajar tidak mengenal usia dan tidak pernah terlambat,” ujar Supriyanto.

Ia menyampaikan, setiap jenjang di Sekolah Lansia Salimah memiliki makna yang saling berkesinambungan. Jenjang S1 menanamkan dasar hidup sehat, mandiri, dan bahagia. Jenjang S2 memperkuat peran lansia dalam keluarga serta lingkungan sosial.

Sedangkan jenjang S3 diarahkan untuk membentuk lansia sebagai teladan, penasihat, dan sumber inspirasi di masyarakat.

Menurutnya, Sekolah Lansia Salimah bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang kebersamaan, interaksi sosial, dan kebahagiaan bagi para lansia.

Melalui program ini, lansia diharapkan tetap sehat secara jasmani dan rohani, aktif bersosialisasi, serta memiliki kepercayaan diri.

“Wisuda hari ini bukan akhir, melainkan awal perjalanan baru. Umur boleh bertambah, tetapi semangat belajar jangan pernah berkurang. Belajar adalah rahasia awet muda,” kata Supriyanto.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap dapat terus mendorong terwujudnya Lampung Selatan yang ramah lansia, ramah keluarga, serta berorientasi pada masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. (mara)

nataragung.id – Candipuro – Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, membuka secara resmi kegiatan Latihan Kader Dasar (LKD) yang diselenggarakan Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kabupaten Lampung Selatan di Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin, Desa Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro, Senin (29/12/2025).

Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat barisan kader perempuan Nahdlatul Ulama agar lebih siap berkhidmat, sekaligus responsif terhadap berbagai isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya, Wabup Syaiful menegaskan bahwa Latihan Kader Dasar merupakan fondasi penting dalam proses kaderisasi Fatayat NU. Melalui LKD, diharapkan lahir kader-kader perempuan yang tidak hanya memiliki kapasitas kepemimpinan, tetapi juga berpegang teguh pada nilai akidah, akhlak, serta komitmen pengabdian.

“Latihan Kader Dasar ini adalah proses awal untuk mencetak pemimpin perempuan NU yang berakidah kokoh, berpikiran tajam, berakhlak mulia, dan memiliki dedikasi tinggi dalam melayani umat,” ujar Wabup Syaiful.

Ia juga menekankan pentingnya peran perempuan Fatayat NU di era digital saat ini. Menurutnya, kader perempuan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, namun tetap menjaga etika dan nilai-nilai luhur.

“Perempuan Fatayat harus melek digital tanpa kehilangan adab, aktif di ruang publik tanpa meninggalkan etika, serta berani bersuara tanpa kehilangan kebijaksanaan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wabup Syaiful menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan Fatayat NU, khususnya dalam pembangunan karakter sumber daya manusia serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Ia pun berpesan kepada seluruh peserta LKD agar mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh sebagai bekal dalam menjalankan peran organisasi dan pengabdian di tengah masyarakat.

“Dari proses inilah akan lahir kader-kader masa depan Fatayat NU yang siap mengambil peran strategis dan membawa manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya,” ujarnya.

Selain pembukaan Latihan Kader Dasar (LKD), kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan pelantikan PC Fatayat NU Kabupaten Lampung Selatan. (mara)

nataragung.id – Jakarta – Partai Gerindra kembali menyuarakan perlunya keberanian politik untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang selama ini dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurut Gerindra, mekanisme pilkada langsung menyimpan banyak sisi negatif yang sudah saatnya dievaluasi secara serius.

Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menegaskan, perubahan sistem bukan hal tabu jika praktik yang berjalan justru menimbulkan persoalan baru dalam demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

“Kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani melakukan perubahan sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang ini juga memiliki banyak sisi negatif,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Prasetyo menekankan bahwa wacana perubahan mekanisme pilkada seharusnya dibuka secara luas dan objektif. Semua pihak, kata dia, berhak menyampaikan pandangan, baik yang mendukung pilkada langsung oleh rakyat maupun yang mendorong pemilihan melalui DPRD.

Salah satu persoalan utama yang disorot Gerindra adalah tingginya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah dalam pilkada langsung. Beban biaya tersebut dinilai berpotensi melahirkan praktik-praktik tidak sehat dalam demokrasi.

“Kita semua tahu, untuk menjadi kepala daerah—baik bupati, wali kota, maupun gubernur—ongkos politiknya sangat besar. Itu belum termasuk biaya yang harus ditanggung negara untuk penyelenggaraan pilkada,” jelas Prasetyo.

Atas dasar itu, Gerindra secara terbuka mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme DPRD. Menurut Prasetyo, usulan tersebut merupakan hasil kajian internal partai yang mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang terhadap sistem politik nasional.

“Kalau berdasarkan kajian internal Partai Gerindra, kami memang berpendapat dan mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD,” imbuhnya.

Wacana ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto serta sikap Partai Golkar yang sebelumnya juga mengusulkan mekanisme serupa. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bahkan secara terbuka menyampaikan gagasan tersebut dalam perayaan HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025), di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tetapi setelah dikaji, alangkah lebih baiknya memang dilakukan melalui DPR kabupaten/kota,” ujar Bahlil.

Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa perubahan sistem pilkada harus melalui kajian mendalam dan pembahasan komprehensif dalam revisi undang-undang bidang politik yang direncanakan mulai dibahas tahun depan.

“RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” tegasnya.

Bahlil juga mengingatkan adanya risiko uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, meskipun telah melalui kajian panjang, aturan baru tetap berpotensi dibatalkan atau diubah oleh MK.

“Saya khawatir jangan sampai undang-undang sudah jadi, tetapi ketika sampai di MK, justru diubah atau bahkan dibentuk norma baru,” ujarnya.

Perdebatan mengenai sistem pilkada ini diperkirakan akan terus mengemuka. Di satu sisi, ada dorongan untuk menekan ongkos politik dan memperkuat stabilitas pemerintahan daerah. Di sisi lain, muncul kekhawatiran publik terhadap potensi berkurangnya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya secara langsung. (SMh)

Lampung Timur — Dugaan kecurangan dalam pengelolaan dapur MBG di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, kian menguat. Seorang wali murid SMP Negeri 1 Jabung, M. Yusup (44), mengungkapkan bahwa nilai makanan yang diterima siswa diduga jauh dari standar kewajaran, bahkan disebut tidak mencapai Rp20 ribu dalam satu pekan.

Hal tersebut disampaikan M. Yusup kepada pewarta sebagai lanjutan dari surat terbuka yang ia tulis dan unggah melalui media sosial Facebook, yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Kalau dihitung dari menu yang diterima anak-anak selama satu minggu, nilainya tidak sampai Rp20 ribu. Ini sangat jauh dari yang seharusnya,” ujar M. Yusup, Minggu 28 Desember 2025.

Selain soal nilai menu, dugaan kejanggalan juga muncul dari beredarnya pesan di grup wali murid yang diduga berasal dari pihak terkait pelaksana MBG. Dalam pesan tersebut, wali murid diminta untuk tidak mengunggah atau mempublikasikan dokumentasi makanan MBG yang diterima siswa, baik makanan basah maupun kering.

Isi pesan yang beredar di grup wali murid tersebut antara lain berbunyi:

“Untuk MBG dibagi di hari Rabu pagi Bpk Ibu tanggal 24 Des 2025, mohon dikondisikan anak-anak atau yang mewakili dengan membawa/menunjukkan kartu MBG. Dan pesan dari kepala SPPG dilarang untuk mengupload MBG yang telah diterima, baik makanan basah/nasi maupun kering. Terima kasih.”

Pesan tersebut juga disertai keterangan “diteruskan”, yang menimbulkan pertanyaan di kalangan wali murid terkait alasan pelarangan dokumentasi distribusi makanan.

Menurut M. Yusup, larangan tersebut justru memperkuat kecurigaan adanya persoalan dalam pelaksanaan program MBG di wilayahnya.

“Kalau memang tidak ada masalah, kenapa harus dilarang memfoto atau mengunggah makanan yang diterima anak-anak? Ini yang membuat kami curiga bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa para wali murid telah berupaya menyampaikan keluhan ke tingkat bawah, namun merasa tidak mendapatkan respons yang memadai. Karena itu, ia memilih menyampaikan langsung melalui surat terbuka kepada Presiden RI.

“Saya menulis surat terbuka karena merasa semua lembaga di bawah seolah tutup mata dan tutup telinga. Kami di bawah ini sudah tidak tahu harus mengadu ke siapa lagi,” tambahnya.

nataragung.id – Bandar Lampung – Alkisah, pada suatu senja di pesisir Lampung, seorang musafir tersesat hingga ke sebuah tiyuh tua. Tubuhnya letih dan perutnya kosong. Ia ragu mengetuk rumah panggung yang diterangi pelita. Namun sebelum sempat berpikir, seorang perempuan tua membukakan pintu sambil tersenyum. Tanpa bertanya asal-usul, ia dipersilakan duduk dan dihidangkan nasi serta ikan asin. Sang perempuan berkata pelan, “Tamu adalah titipan hidup.” Kisah sederhana ini hidup dalam ingatan orang Lampung sebagai gambaran Nemui Nyimah, keramahan yang lahir dari ketulusan.

Hakikat Nemui Nyimah.

Dalam falsafah hidup masyarakat adat Lampung, Nemui Nyimah adalah prinsip keterbukaan hati dan kemurahan budi. Nemui bermakna menemui atau menerima, sedangkan nyimah berarti memberi dengan lapang. Nilai ini mengajarkan bahwa menerima tamu bukan beban, melainkan kehormatan.

Nemui Nyimah bukan sekadar etika sosial, tetapi sikap batin. Keramahan tidak diukur dari kemewahan hidangan, melainkan dari ketulusan sambutan. Dalam adat Saibatin maupun Pepadun, nilai ini menjadi penanda keluhuran seseorang dan martabat suatu marga.

Jejak Sejarah dalam Naskah Adat.

Dalam manuskrip adat Lampung seperti Kuntara Raja Niti, Nemui Nyimah disebut sebagai salah satu sendi utama kehidupan bermasyarakat. Tercatat sebuah petuah tua:
“Sai nemui nyimah, lapang rezeki, luas persaudaraan.” (Siapa yang ramah menerima, akan lapang rezekinya dan luas persaudaraannya.)
Kutipan ini menunjukkan keyakinan bahwa keramahan membawa keberkahan.

Analisisnya memperlihatkan bahwa adat Lampung memandang hubungan sosial sebagai sumber kekuatan hidup. Dengan membuka pintu bagi orang lain, seseorang membuka jalan kebaikan bagi dirinya sendiri.

Nemui Nyimah dalam Sejarah Marga.

Sejarah marga-marga tua Lampung, seperti Marga Sekala Brak, Marga Abung, dan Marga Pesisir, mencatat bahwa pemukiman awal selalu dibangun dengan konsep keterbukaan. Rumah panggung menghadap jalan atau sungai, tanpa pagar tinggi, sebagai simbol kesiapan menerima siapa pun yang datang.

Dalam silsilah Saibatin, seorang penyimbang dinilai dari kemampuannya memuliakan tamu. Jika seorang pemimpin adat dikenal kikir dan tertutup, martabatnya dipertanyakan. Sementara dalam Pepadun, Nemui Nyimah menjadi ukuran kehormatan keluarga dalam hajatan dan musyawarah.

Legenda Tua tentang Asal Keramahan.

Legenda rakyat Lampung menceritakan seorang leluhur yang selamat dari bencana karena ditolong oleh orang asing yang pernah ia jamu dengan baik. Sejak itu, leluhur tersebut mewasiatkan kepada keturunannya agar tidak menolak tamu.
Legenda ini mengandung pesan filosofis bahwa kebaikan sosial tidak pernah sia-sia.

Analisis legenda menunjukkan bahwa Nemui Nyimah berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial, membangun jaringan saling percaya dalam masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam keras.

Ritual Penyambutan dalam Adat.

Nemui Nyimah terwujud nyata dalam tata cara penyambutan tamu adat. Dalam acara besar, tamu disambut dengan senyum, sapaan halus, dan suguhan terbaik yang dimiliki tuan rumah.

Dalam tradisi Saibatin, tamu kehormatan dipersilakan duduk di tempat utama sebagai simbol penghormatan.
Dalam Pepadun, setiap keluarga turut menyumbang hidangan saat hajatan. Filosofinya jelas: beban menjamu tidak dipikul sendiri.
Analisis ritual ini menunjukkan bahwa keramahan bukan tindakan individual semata, melainkan tanggung jawab kolektif.

Dimensi Spiritual Nemui Nyimah.

Dalam pandangan spiritual adat Lampung, Nemui Nyimah berkaitan dengan kesucian hati. Salah satu petuah adat menyebut:
“Nyimah ni ati, nemui ni lampah.” (Memberi dari hati, menerima dengan langkah.)
Maknanya, keramahan harus lahir dari niat tulus, bukan pencitraan. Analisis kutipan ini menempatkan Nemui Nyimah sebagai latihan spiritual untuk menundukkan ego. Dengan memberi, manusia belajar bahwa hidup bukan sekadar tentang memiliki, tetapi tentang berbagi ruang dan rasa.

Nemui Nyimah dalam Kehidupan Sehari-hari.

Dalam keseharian masyarakat Lampung, Nemui Nyimah tampak pada kebiasaan menyuguhkan minuman kepada tamu, meski hanya singgah sebentar. Pada masa panen atau hajatan, makanan dibagikan tanpa membedakan status sosial.
Nilai ini mendidik generasi muda untuk tidak hidup tertutup dan curiga berlebihan. Keramahan menjadi bahasa sosial yang menjaga keharmonisan kampung. Analisisnya menunjukkan bahwa Nemui Nyimah berfungsi sebagai perekat sosial yang efektif.

Tantangan Zaman Modern.

Perubahan gaya hidup perlahan menggerus praktik Nemui Nyimah. Kesibukan dan individualisme membuat pintu rumah kian tertutup. Namun, dalam peristiwa adat dan musibah, nilai ini kembali hidup.
Hal ini menunjukkan bahwa Nemui Nyimah tidak hilang, hanya menunggu diingat kembali. Analisis ini menegaskan bahwa keramahan adalah kebutuhan dasar manusia, bukan sekadar tradisi lama.

Keramahan sebagai Jalan Hidup.

Nemui Nyimah adalah wajah kebudayaan Lampung yang lembut dan terbuka. Ia mengajarkan bahwa memuliakan orang lain berarti memuliakan diri sendiri. Dalam dunia yang semakin asing satu sama lain, nilai ini hadir sebagai pengingat bahwa kemanusiaan tumbuh dari pintu yang dibuka dan hati yang dilapangkan.

Referensi Terverifikasi
* Hadikusuma, Hilman. Hukum Adat Lampung. Bandung: Alumni.
* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Adat Istiadat Daerah Lampung.
* Manuskrip adat Kuntara Raja Niti, koleksi Museum Lampung.
* Fachruddin, Irfan. Falsafah Hidup Orang Lampung.

*) Penulis Adalah Saibatin dari Kebandakhan Makhga Way Lima. Gelar Dalom Putekha Jaya Makhga, asal Sukamarga Gedungtataan, Pesawaran. Tinggal di Labuhan Ratu, Bandar Lampung.

nataragung.id – Pemanggilan – Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran bukanlah jalan yang selalu dipenuhi tepuk tangan dan pujian. Ia adalah jalan para nabi, para pewaris risalah, yang hampir selalu dibarengi dengan penolakan, cemoohan, bahkan luka.

Karena kebenaran tidak selalu disukai, dan nasihat sering terasa pahit bagi jiwa yang belum siap menerimanya.
Allah Subḥanahu wata’ala telah mengingatkan sejak awal bahwa tugas mulia ini pasti mengandung konsekuensi.

Maka bersamaan dengan perintah amar makruf nahi mungkar, Allah langsung menggandengkannya dengan perintah sabar:

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“Dan perintahkanlah (manusia) kepada yang makruf, cegahlah dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang memerlukan keteguhan hati.” (QS. Luqman: 17)

Ayat ini seakan menegaskan bahwa gangguan, penolakan, dan rasa sakit adalah bagian yang tak terpisahkan dari dakwah kebaikan. Siapa yang ingin menegakkan nilai, harus siap menanggung risikonya. Dan kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan iman.

Rasulullah shalallahu alaihi wasallam sendiri adalah teladan terbesar dalam hal ini. Beliau dihina, disakiti, dilempari, bahkan diusir, namun tidak pernah berhenti menyeru kepada kebenaran. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa mengatakan yang benar, meski berisiko, adalah amal besar di sisi Allah. Namun amal besar itu menuntut jiwa yang sabar, hati yang ikhlas, dan niat yang lurus, bukan untuk menang, bukan untuk dipuji, melainkan untuk mencari ridha-Nya.

Karena itu, ketika seseorang memilih jalan amar makruf nahi mungkar, hendaknya ia menyiapkan hatinya: siap disalahpahami, siap dicibir, bahkan siap disakiti. Tetapi yakinlah, setiap luka yang ditanggung dengan sabar akan bernilai pahala, dan setiap kebenaran yang disampaikan dengan ikhlas tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah Subḥanahu wata’ala. (KIS/140).
WaAllahu A’lam

_____
? H. Komiruddin Imron, Lc
✒️Shabahul_Khair

*) Penulis adalah Anggota Majelis Pertimbangan Dewan Dakwah Islam Indonesia Propinsi Lampung, tinggal di Pemanggilan, Natar.

#Foto : Wartawan Lampung Tengah menggugat, menyampaikan melalui orasi di depan kantor bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

nataragung.id – Lampung Tengah – Ratusan jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Lintas Media (FWLM) Lampung Tengah menggelar unjuk rasa sebagai bentuk protes sekaligus penyampaian aspirasi kepada para wakil rakyat, pada Senin 29 Desember 2025.

Dengan membawa spanduk serta berorasi secara bergantian di atas mobil komando, massa jurnalis menyuarakan tuntutan terkait penghapusan anggaran publikasi media dalam APBD murni Tahun Anggaran 2026 dan menuntut agar Sekretaris Dewan Yasir Asrori di copot dari jabatannya karena diduga sebagai otak pelaku kisruhnya jurnalis liputan di DPRD Lampung Tengah

Menurut para pengunjuk rasa, anggaran tersebut diduga dihapus pada masa kepemimpinan Ardito Wijaya, bupati non aktif yang kini sedang ditahan oleh KPK karena indikasi kasus korupsi fee proyek di Lampung Tengah.

Namun ironis, dari 50 orang anggota DPRD Lampung Tengah, tidak satu pun yang keluar menemui para pengunjuk rasa.

Setelah berorasi cukup lama, massa aksi hanya ditemui oleh Kabag dan Kasubag Sekretariat DPRD Lampung Tengah. Bahkan, meski diketahui berada di lingkungan kantor, Sekretaris DPRD (Sekwan) memilih enggan menemui massa aksi.

“Kami sangat kecewa. Lima puluh anggota DPRD ini digaji dari uang rakyat, tapi tidak satu pun berani keluar menemui kami. Kalau rumah rakyat menutup pintunya bagi rakyat, lalu kemana lagi kami harus mengadu?” tegas ketua dan koordinator lapangan FWLM LT pada saat orasi di kantor pemda dan ke gedung DPRD Lampung Tengah.

FWLM LT menilai sikap tersebut mencederai marwah DPRD sebagai lembaga representasi rakyat sekaligus mengabaikan prinsip demokrasi dan kebebasan pers. Padahal, selama ini media lokal menjadi mitra kerja sama pemerintah daerah dan DPRD pada saat liputan kegiatan paripurna dan lain lain dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Menurut ketua dan koordinator FWLM LT Lamteng, penghapusan anggaran publikasi bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup media lokal dan nasib ratusan jurnalis di Lampung Tengah. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah mundur dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Ketidak hadiran sekretaris dewan (sekwan) dan anggota DPRD untuk menemui kami justru akan memperkuat dugaan adanya pembiaran sistematis terhadap kebijakan yang dinilai merugikan insan pers dan mencederai hak publik atas informasi publik,” tukasnya.

Aksi damai ini menjadi simbol perlawanan moral jurnalis terhadap praktik kekuasaan yang dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai demokrasi.

FWLM LT mengingatkan, ketika pers dilemahkan, maka yang dirugikan bukan hanya wartawan, tetapi juga masyarakat luas yang berhak memperoleh informasi yang jujur dan berimbang.

Selain itu FWLM LT menegaskan akan terus mengawal dan memperjuangkan persoalan ini, serta membuka kemungkinan menempuh langkah-langkah lanjutan apabila aspirasi mereka terus diabaikan.

Aksi unjuk rasa yang di laksanakan oleh Forum Wartawan Lampung tengah menuntut agar sekwan Yasir Asrori agar di lakukan evaluasi dan dicopot dari jabatannya, serta agar Plt bupati Lampung tengah I Komang koheri, SE., memerintahkan pembayaran publikasi tahun 2025 yang belum terbayar di sekretariat DPRD Lampung tengah tutup ketua FWLM LT (**)

Editor : Bustami

nataragung.id, Lampung Selatan — Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh berbagai unggahan yang menyoroti sistem pembiayaan perkuliahan di sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas An-Nur Lampung. Salah satu isu yang mencuat adalah kebijakan denda keterlambatan registrasi dan pembayaran, yang oleh sebagian pihak dinilai sepihak dan memberatkan mahasiswa.

Namun jika ditelaah secara lebih objektif, kebijakan tersebut sejatinya memiliki tujuan edukatif. Pihak Universitas An-Nur Lampung menegaskan bahwa penerapan denda bukanlah bentuk pemaksaan, melainkan bagian dari pendidikan karakter, khususnya untuk menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme—nilai yang sangat dibutuhkan di dunia kerja.

Perlu dipahami, denda hanya diberlakukan bagi mahasiswa yang tidak disiplin terhadap jadwal yang telah ditetapkan. Sementara bagi mahasiswa yang taat aturan, kebijakan tersebut sama sekali tidak berdampak.

Selain itu, muncul pula anggapan bahwa program beasiswa di Universitas An-Nur Lampung hanyalah strategi untuk menarik mahasiswa baru. Pandangan ini dinilai kurang adil jika tidak melihat manfaat nyata yang dirasakan oleh para penerimanya.

Beasiswa justru menjadi jembatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lampung.

Sebagai contoh, para guru yang sebelumnya hanya berijazah SMA atau D3 kini memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). Gelar tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi penunjang profesionalisme, peningkatan karier, serta kesejahteraan mereka di dunia pendidikan.

Sementara itu, bagi karyawan swasta maupun pelaku usaha, Program Studi Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) menjadi pilihan strategis. Keilmuan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah yang diperoleh tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan diri, tetapi juga menjadi bekal penting dalam karier di sektor perbankan syariah, koperasi, BMT, lembaga keuangan, hingga dunia usaha halal yang terus berkembang.

Di sisi lain, Program Studi Hukum juga memberikan kontribusi besar bagi mereka yang memiliki minat pada bidang advokasi, kebijakan publik, dan pendampingan hukum di tengah masyarakat.

Tak berhenti di jenjang sarjana, Universitas An-Nur Lampung juga menyediakan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3. Program pascasarjana tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan akademik dan profesional, dengan biaya perkuliahan yang lumrah, rasional, dan terjangkau, tanpa mengesampingkan kualitas pendidikan.
Kesempatan studi lanjut ini membuka ruang bagi akademisi, praktisi, birokrat, maupun profesional untuk terus meningkatkan kapasitas keilmuan dan kontribusinya bagi pembangunan daerah dan nasional.
Dengan berbagai kebijakan dan program yang dijalankan, Universitas An-Nur Lampung sejatinya hadir untuk mencerahkan dan menyelamatkan masa depan pendidikan, bukan menyesatkan. Kampus ini berkomitmen membangun budaya disiplin, membuka akses seluas-luasnya, serta mencetak lulusan yang berkarakter, kompeten, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Kritik merupakan bagian dari dinamika demokrasi akademik. Namun kritik yang sehat adalah kritik yang disampaikan secara berimbang dan konstruktif. Pendidikan tinggi bukan semata soal biaya hari ini, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik.

nataragung.id – Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmen sosialnya.

Setelah sukses menyalurkan santunan di Universitas Lampung dan UIN Raden Intan, kini giliran 100 mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (Itera) yang akan menerima bantuan serupa pada 6 Januari 2026 mendatang.

​Bantuan materi ini dikhususkan bagi para mahasiswa asal Medan, Padang, dan Aceh yang sedang menuntut ilmu di Lampung dan terdampak bencana alam didaerah asal mereka.

Program ini merupakan bentuk solidaritas nyata LPM Lampung dalam meringankan beban generasi muda yang sedang berjuang di perantauan.

​Ketua Umum DPD LPM Lampung, Hi. Ahmad Bastian, SY, menjelaskan pada Senin (29/12/2025), bahwa inisiatif ini lahir dari rasa keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa tiga provinsi di Sumatera tersebut.

​”Kami ingin memastikan adik-adik mahasiswa tetap fokus belajar meski keluarga mereka di kampung halaman sedang diuji bencana. Itera mendapatkan porsi bantuan terbanyak karena populasi mahasiswa dari wilayah terdampak di sana memang cukup besar,” ujar Bastian yang juga merupakan anggota DPD RI dapil Lampung ini

Sebagai ​persiapan matang menuju 6 Januari, Sekretaris LPM Lampung, Ali Sopyan, SH, menegaskan bahwa seluruh persiapan administrasi dan teknis untuk giat di Itera telah rampung.

​”Kegiatan pada 6 Januari 2026 nanti adalah puncak dari rangkaian aksi kemanusiaan kami diawal tahun ini. Kami memastikan proses penyaluran tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan,” jelas Ali Sopyan.

​Rencana ini juga mendapat dukungan penuh dari internal organisasi.
Ketua Bidang OKK (Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan), Dr. Topan Indrakarsa, S.H., M.H, turut memberikan komentar positif.

Ia menilai gerakan ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bukti keberadaan LPM Lampung sebagai organisasi yang peka dan responsif terhadap dinamika sosial di tengah masyarakat.

“​Melalui langkah ini, LPM Lampung berharap para mahasiswa dapat merasa dikuatkan dan memiliki semangat baru untuk menyelesaikan studi mereka di Bumi Ruwa Jurai” pungkas Topan Indrakarsa. (SMh)