Bulan: Desember 2025

nataragung.id – Pemanggilan – Jangan pernah letakkan hidupmu di bawah bayang-bayang penilaian manusia. Berusaha menyenangkan semua orang adalah pekerjaan yang mustahil, bahkan para nabi yang dimuliakan Allah pun tidak luput dari penolakan, celaan, dan kebencian.

Jika manusia pilihan Allah saja tidak disukai semua orang, lalu mengapa kita berharap bisa. Allah telah mengingatkan bahwa keridaan manusia sering berseberangan dengan kebenaran. Maka, ukuran lurusnya langkah bukanlah tepuk tangan manusia, melainkan keridaan Allah.

Ketika seseorang menukar kebenaran demi pujian, ia akan kehilangan keduanya, tidak mendapat ridha Allah, dan belum tentu dicintai manusia.

Al-Qur’an menegaskan bahwa tugas seorang mukmin hanyalah menyampaikan kebenaran dan berjalan di atas petunjuk, bukan memastikan semua orang senang.

Allah berfirman:
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.” (QS. Al-An‘am: 116)

Bahkan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam manusia terbaik, tidak mampu membuat semua orang menerima dakwahnya. Allah berfirman:

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ

“Jika mereka tidak memenuhi (seruanmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka.” (QS. Al-Qashash: 50)

Rasulullah shalallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dengan tegas agar seorang mukmin tidak mengorbankan prinsip demi manusia.

Beliau bersabda:

مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ

“Barang siapa mencari ridha Allah meski manusia murka, maka Allah akan meridhainya dan menjadikan manusia pun ridha kepadanya.” (HR. Ibnu Hibban)

Maka, tenangkan hatimu. Fokuslah pada keikhlasan, bukan popularitas. Cukupkan dirimu dengan satu tujuan mulia, berjalan lurus di hadapan Allah.

Sebab ketika Allah telah ridha, penilaian manusia tak lagi menentukan apa-apa. (KIS/136).
Wallahu A’lamu

_____
? H. Komiruddin Imron, Lc
✒️Shabahul_Khair

*) Penulis adalah Anggota Majelis Pertimbangan Dewan Dakwah Islam Indonesia Propinsi Lampung, tinggal di Pemanggilan, Natar.

nataragung.id – Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Konsep City Branding Kabupaten Lampung Selatan, di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (23/12/2025).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, mewakili Bupati Lampung Selatan, dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan lintas sektor, akademisi, praktisi, tokoh adat serta unsur terkait lainnya.

Kepala Brida Kabupaten Lampung Selatan, Muhammad Yusup, menjelaskan bahwa FGD ini dilaksanakan sebagai respons atas kebutuhan Lampung Selatan untuk memiliki identitas dan citra daerah yang kuat, konsisten, dan kompetitif.

Hal itu dinilai penting mengingat posisi strategis Kabupaten Lampung Selatan sebagai pintu masuk Pulau Sumatra sekaligus wilayah dengan potensi ekonomi dan pariwisata yang terus berkembang.

Menurut Yusup, city branding tidak semata-mata dipahami sebagai logo atau slogan, melainkan sebagai narasi besar pembangunan daerah yang merepresentasikan jati diri, nilai budaya, potensi unggulan, serta arah pembangunan Lampung Selatan ke depan.

“FGD ini bertujuan untuk menyempurnakan konsep city branding yang telah disusun melalui kajian dan tahapan sebelumnya, sekaligus menghimpun masukan serta penajaman akhir dari para pemangku kepentingan, agar terbangun kesepahaman bersama terhadap nilai, karakter, dan diferensiasi Lampung Selatan,” ujar Yusup.

Ia berharap, hasil FGD dapat melahirkan konsep city branding yang autentik, memiliki diferensiasi yang jelas, serta dapat diimplementasikan secara konsisten dalam kebijakan, program pembangunan, hingga kegiatan promosi daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa penyusunan city branding merupakan langkah strategis untuk membangun jati diri dan citra Lampung Selatan sebagai daerah tujuan, bukan sekadar wilayah lintasan.

“Lampung Selatan adalah beranda Pulau Sumatra. Setiap hari jutaan orang melintas di wilayah kita. Tantangannya, bagaimana mereka tidak hanya lewat, tetapi mau singgah, mengenal, dan merasa bangga terhadap Lampung Selatan,” kata Supriyanto.

Ia menyampaikan bahwa Lampung Selatan memiliki potensi yang lengkap, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM, hingga nilai-nilai budaya luhur seperti Piil Pesenggiri, gotong royong, dan keramahan masyarakat. Namun, seluruh potensi tersebut perlu dikemas dalam narasi yang kuat dan konsisten agar mudah dikenali.

“Di era kompetisi antarwilayah, daerah yang unggul bukan hanya yang kaya sumber daya, tetapi yang memiliki identitas yang jelas. City branding adalah strategi peradaban, bagaimana sebuah daerah dikenali, dipercaya, dan dipilih,” tegasnya.

Supriyanto menambahkan, FGD ini menjadi ruang berpikir kolektif untuk menyatukan perspektif pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam merumuskan identitas inti Lampung Selatan yang inklusif, berkelanjutan, dan aplikatif.

“City branding tidak boleh berhenti di dokumen. Ia harus hidup dalam pelayanan publik, event daerah, promosi pariwisata dan investasi, hingga cara kita menyambut tamu. Ini adalah komitmen bersama,” ujarnya.

Melalui FGD tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap dapat melahirkan konsep city branding yang mampu memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kebanggaan masyarakat, serta mendorong Lampung Selatan menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan bermartabat. (mara)

nataragung.id – Bandar Lampung – KEPALA BGN (Badan Gizi Nasional) bukan sedang bercanda atau lucu-lucuan terkait pernyataannya bahwa program MBG tidak mengenal libur dan tetap berjalan sesuai kebutuhan siswa. Pernyataan Kepala BGN serius, walau kurang masuk akal dan perlu dipertanyakan alasan yang mendasar. Sontak masyarakat termasuk warganet heboh bereaksi terkait kebijakan yang dianggap aneh ini. Pasalnya, selama liburan semua siswa – termasuk guru – tentu tidak masuk sekolah atau tidak membutuhkan makanan dari sekolah, karena mereka berada di rumah atau melakukan aktivitas lain. Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang tidak kalah lucu, dengan enteng berkata bahwa program MBG pada hari libur tergantung kesepakatan antara pihak sekolah dan siswa. Kalau siswa mau ambil di sekolah, kita kasih, tapi kalau tidak mau, kita tidak berikan. Jadi sekolah tidak dipaksa. Jika ucapan tersebut yang diberlakukan, jelas tidak adil bagi siswa yang tidak bisa mengambil jatah MBG ke sekolah selama liburan karena berbagai alasan, seperti jarak sekolah yang jauh atau tidak berada ditempat.

Siswa yang tidak bisa mengambil MBG seharusnya tidak dikenakan ‘sanksi’ berupa tidak mendapat jatah MBG sama sekali. Kebijakan ini bisa berdampak pada siswa yang memang membutuhkan bantuan gizi, tetapi tidak bisa mengambilnya karena berbagai alasan yang sah. Mestinya ada solusi alternatif untuk memastikan siswa yang membutuhkan tetap mendapatkan bantuan gizi yang layak, tanpa harus hadir secara fisik ke sekolah selama musim liburan. Dalam konteks ini muncul opsi, MBG diganti dalam bentuk makanan kering selama liburan, agar tidak busuk dan bisa disimpan dalam beberapa hari.
Kebijakan ini selain menyimpang dari ide awal MBG sebagai penyedia makanan segar dan bergizi, juga berpotensi besar menimbulkan pemborosan.

Dikhawatirkan bahwa pelaksanaan MBG selama musim liburan sekolah justru bisa menghadapi tantangan. Guru-guru yang harusnya menikmati liburan bersama keluarga, terpaksa harus bekerja ekstra untuk mendistribusikan makanan kepada siswa. Ini bisa menjadi beban tambahan bagi guru dan mengurangi waktu istirahat mereka. Dalam konteks ini perlu ada kebijakan yang mempertimbangkan hak-hak guru dan kesejahteraan mereka. Guru juga perlu waktu istirahat untuk mengisi energi dan meningkatkan kualitas diri.

Jika tidak ada kompensasi atau pengaturan yang tepat, maka ini bisa menjadi isu yang perlu diperhatikan. Jika ada sekolah yang berani menolak program MBG selama liburan, tentu memiliki alasan yang masuk akal seperti banyaknya siswa yang harus menempuh jarak jauh untuk mencapai sekolah, sehingga distribusi makanan menjadi tidak efektif. Terlebih jika dipaksakan anak-anak harus mengambil MBG di sekolah, tentu akan menimbulkan banyak persoalan. Selain anak akan kehilangan waktu liburannya, para orang tua juga harus mengantar anak ke sekolah hanya untuk mengambil jatah MBG.

Dari segi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan orang tua dan anak, kurang bisa dibenarkan. Ditinjau dari sisi ekonomi dan sosial, ini jelas tidak rasional. Orang tua akhirnya bisa kesulitan memanfaatkan waktu liburan sekolah bersama keluarga. Padahal keluarga sangat membutuhkan liburan guna membangun ikatan keluarga yang lebih baik. Dengan kata lain, pemberian MBG selama liburan sekolah berpotensi menimbulkan distorsi dan kebocoran anggaran yang sangat besar. Yang pasti, hak-hak guru dan siswa untuk menikmati liburan, terutama libur Natal dan Tahun Baru yang merupakan kebijakan pemerintah harus dihormati semua pihak. Maka seyogyanya program MBG disesuaikan dengan kalender akademik dan kebijakan Pemerintah. Selama musim liburan program MBG dihentikan sementara, dan dilanjutkan kembali setelah liburan selesai. Dengan demikian hak-hak guru maupun siswa terpenuhi, dan program MBG juga dapat berjalan efektif dan efisien. Program MBG dirancang untuk mendukung kebutuhan gizi siswa selama tahun ajaran, bukan masa liburan.

Yang tidak boleh ada hari libur adalah pemberian MBG bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Program ini harus tetap dilaksanakan 6 hari dalam sepekan, untuk meningkatkan status gizi masyarakat, menekan angka stunting serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Maka akan lebih efektif jika dana dan sumber daya yang digunakan untuk MBG bagi siswa sekolah dialihkan untuk mendukung kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan atau program lain yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa selama liburan.

Masyarakat mungkin tidak akan protes jika MBG ditiadakan selama liburan sekolah. Bahkan banyak orang tua yang merasa lega karena tidak perlu repot-repot mengantar anak hanya untuk mengambil makanan di sekolah selama liburan. Dalam situasi seperti ini, pengalihan dana untuk bantuan kepada korban bencana atau masyarakat yang membutuhkan mungkin lebih efektif dan bermanfaat. Namun perlu ada perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antara pemerintah, sekolah dan masyarakat untuk memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan secara efektif dan efisien.

Terkait dengan kebijakan BGN ini, sejumlah ekonom, legislator dan pengamat kebijakan menilai bahwa kebijakan tersebut beresiko tidak efektif, boros anggaran dan menyimpang dari tujuan awal.

Perdebatan pun menguat, antara mengejar serapan anggaran atau memastikan manfaat nyata bagi anak dan keluarga. Ada yang mengkritisi dasar perhitungan anggaran MBG untuk sasaran siswa. Asumsi MBG bahwa program berjalan selama 360 hari dalam setahun adalah kekeliruan serius. Berdasarkan hari efektif belajar, siswa hanya masuk sekolah selama 190 hari dalam setahun. Dengan jumlah penerima MBG sekitar 55,28 juta siswa dan biaya Rp.15 ribu per anak per hari, maka kebutuhan anggaran MBG hanya sekitar Rp.157,55 triliun.

Terdapat potensi kelebihan anggaran lebih dari Rp.66 triliun, itu baru dari sektor pendidikan. Ini belum termasuk anggaran untuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita. Semua pihak berharap agar kedepan BGN perlu melakukan perencanaan yang matang, untuk memastikan program MBG yang bertujuan mulia ini berjalan dengan efektif dan efisien.

*) Pengamat kebijakan publik PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan) Provinsi Lampung.

nataragung.id – Kalianda – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ketersediaan serta harga bahan pokok di Pasar Inpres Kalianda, Selasa (23/12/2025).

Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin pasokan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Dalam pemantauan, tim gabungan menyisir sejumlah lapak pedagang yang menjual berbagai komoditas kebutuhan pokok, mulai dari daging sapi, beras, telur, bawang merah dan bawang putih, ikan, hingga aneka jenis cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga.

Hasil monitoring menunjukkan, secara umum harga bahan pangan masih terpantau stabil dan berada pada kisaran normal. Salah satu temuan utama dalam kegiatan ini adalah penurunan harga cabai yang cukup signifikan dibandingkan pekan sebelumnya.

Jika sebelumnya harga cabai sempat menyentuh Rp61.000 per kilogram, pada hari pemantauan harga cabai tercatat turun menjadi sekitar Rp45.000 per kilogram.

Penurunan ini dinilai mampu meringankan beban belanja masyarakat, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan pangan pada momen HBKN.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Wahidin Amin, mengatakan secara keseluruhan kondisi stok pangan di wilayah Lampung Selatan masih aman dan fluktuasi harga dapat dikendalikan.

“Secara keseluruhan stok aman dan fluktuasi harga masih terkendali. Kami terus melakukan pemantauan agar kondisi ini tetap terjaga hingga perayaan Natal dan Tahun Baru,” ujar Wahidin Amin di sela-sela kegiatan monitoring.

Monitoring tersebut melibatkan unsur lintas sektor yang tergabung dalam TPID Kabupaten Lampung Selatan, antara lain Inspektorat, Dinas Perdagangan, BPKAD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Satpol PP, Dinas PMD, serta Dinas PUPR.

Selain itu, turut hadir perwakilan dari Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Kerja Sama, Bagian Sumber Daya Alam, Bulog Lampung Selatan, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Polres Lampung Selatan, Kodim 0421/Lampung Selatan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Selatan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan akan terus melakukan pengawasan secara berkala untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi, spekulasi harga, serta menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil dan aman selama periode HBKN. (mara)

nataragung.id, Lampung Selatan – Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Lampung Selatan IV Tahun 2025 resmi dibuka pada 21 Desember 2025. Ajang olahraga terbesar di tingkat kabupaten ini kembali digelar dengan menghadirkan berbagai cabang olahraga (cabor) yang diikuti oleh atlet-atlet terbaik dari seluruh kecamatan di Lampung Selatan.

Menariknya, PORKAB Lampung Selatan IV Tahun 2025 tidak hanya mempertandingkan cabang olahraga yang sudah dikenal luas, tetapi juga memperkenalkan cabang olahraga baru, yaitu woodball. Kehadiran woodball menjadi warna tersendiri dalam penyelenggaraan PORKAB tahun ini sekaligus sebagai upaya pengembangan dan pemerataan olahraga prestasi di Lampung Selatan.

Selain itu kehadiran woodball menjadi langkah strategis dalam memperluas pengembangan olahraga sekaligus memperkenalkan cabang olahraga alternatif yang inklusif dan ramah untuk semua usia.

Pembukaan PORKAB berlangsung khidmat dan meriah, dibuka langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Dalam momen simbolis pembukaan, Bupati Radityo Egi Pratama melakukan pukulan pertama woodball, sebagai tanda resmi dimulainya PORKAB Lampung Selatan IV Tahun 2025. Aksi tersebut sekaligus menandai diperkenalkannya woodball secara resmi kepada masyarakat luas.

Woodball merupakan olahraga modifikasi golf yang berasal dari Taiwan, ditemukan pada era 1990-an dan mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 2005–2006. Olahraga ini dimainkan di atas rumput dengan menggunakan bola kayu, tongkat pemukul (mallet) berbentuk huruf T, serta gerbang kayu (gate) berbentuk botol. Tujuan permainan woodball adalah memasukkan bola kayu ke dalam gate dengan jumlah pukulan sesedikit mungkin.

Dalam prinsip permainannya, woodball menekankan pada ketepatan, teknik, dan strategi. Bola kayu yang digunakan memiliki diameter sekitar 9,5 sentimeter dengan berat kurang lebih 350 gram. Medan permainan woodball cukup fleksibel karena dapat dimainkan di lapangan rumput, pasir, maupun area indoor, dengan konsep yang menyerupai lapangan golf.

Meski memiliki kemiripan dengan golf, woodball dinilai lebih sederhana dan mudah dimainkan. Cabang olahraga ini cocok untuk semua usia, mulai dari anak-anak hingga lansia, karena menekankan ketenangan, ketelitian, serta pengendalian emosi. Selain manfaat fisik, woodball juga berperan dalam pengembangan mental, sportivitas, ketekunan, dan konsentrasi pemain.

Dengan ditambahkannya woodball sebagai cabang olahraga baru, PORKAB Lampung Selatan IV Tahun 2025 diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan atlet, sarana penjaringan bibit unggul, serta media edukasi olahraga yang menyenangkan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap PORKAB tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum untuk memperkuat persatuan dan memajukan olahraga daerah.

Editor : Muhammad Arya

nataragung.id, Lampung Timur — KOPRI Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Lampung menggelar kegiatan penanaman pohon di Rest Area Way Kambas, Desa Labuhan Ratu VI, Kabupaten Lampung Timur, Minggu (21/12/2025). Kegiatan bertajuk KOPRI Eco Movement ini menjadi wujud komitmen nyata KOPRI dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KOPRI PB PMII Wulan Sari, Ketua KOPRI PKC PMII Lampung Diah Putri Rahmadani beserta jajaran pengurus. Aksi lingkungan ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur serta Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 200 batang pohon ditanam, terdiri dari pohon alpukat, durian, jeruk, dan matoa. Selain berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem, jenis tanaman yang dipilih juga memiliki nilai ekonomis yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa penanaman pohon sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan daerah sebagai kabupaten konservasi, yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam.

“Gerakan seperti ini sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus mendorong kolaborasi berbagai pihak dalam upaya pelestarian alam,” ujar Ela.

Peserta kegiatan tidak hanya berasal dari kader PMII Lampung Timur, tetapi juga diikuti oleh para Ketua KOPRI PC PMII se-Lampung. Kegiatan ini turut melibatkan unsur Forkopimcam Labuhan Ratu, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Labuhan Ratu VI, para penggiat lingkungan, serta komunitas masyarakat lainnya.

Melalui KOPRI Eco Movement, KOPRI PKC PMII Lampung berharap dapat menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan serta mendorong lahirnya aksi-aksi nyata yang berkelanjutan demi masa depan yang lebih hijau dan lestari. (SN)

nataragung.id – Lampung Selatan – Perjalanan dari Lampung Selatan menuju Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, sejatinya adalah sebuah rihlah sosiologis. Di dalam kabin kendaraan yang membelah jalanan Jawa, saya duduk bersama KH RM Soleh Bajuri, Kiai M Ishomudin, KH Nur Mahfudz, H. Hasan Munawir (Katib Syuriyah PCNU Lampung Timur), dan A. Nur Fauzi. Kami tidak sedang membicarakan angka atau proyek, melainkan kegelisahan kolektif tentang sebuah rumah besar bernama Nahdlatul Ulama yang belakangan terasa pengap oleh konflik elit di pusat.

Ahad pagi, 21 Desember 2025, pukul 06.00, Kota Kediri menyambut kami dengan udara dingin yang tenang. Kami singgah 30 menit di Masjid Agung Kediri—sebuah ritual “pendinginan” batin sebelum memasuki episentrum musyawarah. Di Lirboyo, kami tidak langsung ke meja rapat. Santri punya protokol langit: ziarah. Di pusara KH Abdul Karim (Mbah Manab), KH Marzuqi Dahlan, dan KH Mahrus Aly, kami bersimpuh. Inilah jangkar moral kami. Di depan makam para muassis itulah, segala ambisi jabatan terasa kerdil.

Lirboyo hari itu menjadi saksi sebuah anomali demokrasi yang indah. Saat organisasi modern sering kali terjebak dalam deadlock struktural, NU kembali ke khitmahnya: musyawarah alim ulama. Di Aula Al Muktamar, suasana dibuka dengan istighotsah oleh KH Kafabihi Mahrus. Lalu, panggung diserahkan kepada arus bawah. KH Ubaidullah Shodaqoh (Gus Ubed) mengoordinir penyerapan aspirasi dengan sangat cair.

Ada pemandangan yang menarik bagi para peminat sosiologi organisasi. Penyerapan aspirasi tidak dilakukan melalui orasi kaku di podium. Para kiai, termasuk Rais Syuriyah PCNU Lampung Selatan dan para utusan lainnya, berdiri di tempat duduk masing-masing saat menyampaikan pandangannya. Suasana ini terasa lebih jujur dan egaliter. Dari titik-titik duduk itulah, kristalisasi kegelisahan 521 PWNU dan PCNU se-Indonesia disuarakan. Hanya 3 menit perwakilan, namun isinya tajam: NU sedang mengalami keruntuhan wibawa akibat konflik internal. Tepuk tangan riuh hadirin adalah konfirmasi bahwa daerah sudah lelah melihat pertengkaran di atas. Lampung tidak bicara untuk Lampung, tapi menyuarakan suara nasional yang menginginkan ishlah bermartabat.

Puncak dramatik terjadi saat para Mustasyar PBNU memasuki aula setelah draf aspirasi rampung disusun. KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Said Aqil Sirodj, KH Muhammad Nuh Addawami, hingga KH Zaki Mubarok memberikan bobot pada musyawarah ini. Naskah kesepakatan yang dibacakan bukan sekadar ultimatum 3×24 jam bagi Rais Aam dan Ketua Umum. Ini adalah pesan kepada publik bahwa NU memiliki sistem “darurat otomatis”. Jika elit gagal berdamai, maka Mustasyar turun tangan. Jika Mustasyar diabaikan, maka 50+1 suara daerah (MLB) adalah jalan konstitusional terakhir untuk menyelamatkan jam’iyyah.

Ada kelegaan—atau dalam bahasa pesantren “plong”—saat Ketua Umum Gus Yahya menyatakan sikap taslim (patuh) di hadapan para kiai sepuh. Meskipun di balik itu, surat pernyataan resmi beliau mengungkap betapa sulitnya pintu komunikasi di level pucuk pimpinan. Ini adalah realitas politik jam’iyyah yang pahit namun harus dikelola dengan kepala dingin.

Sesaat setelah jajaran Mustasyar meninggalkan aula, suasana berubah cair. Saya sempat berswafoto dengan Gus Ubed dan beberapa kiai lainnya. Senyum-senyum di foto itu adalah simbol bahwa ketegangan telah menemukan muaranya. Tepat saat kami keluar, hujan mulai turun mengguyur Lirboyo. Di bawah rintik hujan yang menyejukkan, kami diarahkan menuju ruang ramah tamah. Alam seolah mengirimkan “pendingin” bagi suhu politik yang sempat memanas.

Peristiwa Lirboyo ini adalah potret nyata bagaimana social capital bekerja di dalam NU. Saat struktur formal macet, kekuatan kultural dan sejarah (para kiai sepuh) mengambil alih kemudi melalui legitimasi arus bawah. Kami pulang ke Lampung Selatan dengan dada lapang. Kami tidak membawa kemenangan faksi, kami membawa kemenangan konsensus. Lirboyo telah membuktikan bahwa NU tidak akan pernah kehilangan arah selama kompasnya tetap berada di tangan para masyayikh dan kedaulatan jamaah di daerah tetap terjaga. (*).

*) Penulis Adalah: Aktivis PCNU Kabupaten Lampung Selatan, tinggal di Sidomulyo – Lampung Selatan

nataragung.id, Bandar Lampung — Dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-58 Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI), KOPRI Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Provinsi Lampung menggelar Deklarasi Bersama dan Talkshow Penanganan serta Pencegahan Kekerasan Seksual di Provinsi Lampung, Sabtu, 20 Desember 2025, bertempat di Balai Keratun.

Kegiatan ini menjadi momentum penting penguatan komitmen lintas sektor dalam memerangi kekerasan seksual di Lampung. Hadir dalam acara tersebut Ketua KOPRI PB PMII, Ketua Bidang Advokasi dan HAM KOPRI PB PMII, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Direktur Eksekutif Perkumpulan DAMAR, Ketua DPD IKADIN Lampung, Direktur LBH Dharma Loka Nusantara, Ketua Mabinda PKC PMII Lampung, Ketua PW IKA PMII Lampung, Ketua PKC PMII Lampung, Sekretaris PWNU Lampung, jajaran PW Fatayat NU Lampung, PW Muslimat NU Lampung, serta kader PMII dan KOPRI se-Lampung.

Deklarasi ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai wujud keseriusan dan sinergi lintas elemen dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Provinsi Lampung.

Ketua KOPRI PKC PMII Lampung, Diah Putri Rahmadani, menegaskan bahwa deklarasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan historis KOPRI PMII yang secara konsisten memperjuangkan keadilan gender, perlindungan perempuan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurutnya, kekerasan seksual bukan semata persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat.

“Momentum Harlah ke-58 ini kami maknai sebagai refleksi sekaligus afirmasi peran KOPRI untuk hadir lebih konkret dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lampung. Deklarasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen bersama untuk kerja berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Dra. Hanita Farial, menyampaikan apresiasi atas inisiatif KOPRI PKC PMII Lampung. Ia juga mengucapkan selamat Hari Lahir ke-58 kepada KOPRI PMII.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KOPRI PKC PMII Lampung yang bersedia dan siap menjadi mitra Pemerintah Provinsi Lampung dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. KOPRI PKC PMII Lampung menjadi organisasi kemahasiswaan perempuan pertama yang berkolaborasi langsung dengan pemerintah provinsi dalam isu ini,” ungkapnya.

Deklarasi tersebut memuat komitmen penguatan pencegahan, pendampingan korban, edukasi publik, serta sinergi kebijakan antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah. KOPRI PKC PMII Lampung menegaskan akan terus mengawal implementasi komitmen melalui program advokasi, literasi gender, serta penguatan jejaring layanan bagi korban.

Melalui kegiatan ini, KOPRI PKC PMII Lampung berharap tercipta lingkungan yang aman, adil, dan berperspektif korban, sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai aktor penting dalam pembangunan sosial dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan di Provinsi Lampung. (SN)

nataragung.id | Lampung Selatan — Sorak sorai kemenangan menggema dari arena Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) IV Lampung Selatan. Kecamatan Natar tampil luar biasa dan menegaskan dominasinya dengan meraih Juara Umum Cabang Olahraga Bulutangkis, setelah berhasil menyabet dua medali emas dari nomor beregu putra dan beregu putri.

Prestasi gemilang ini menjadi bukti nyata kerja keras, kekompakan, dan semangat juang para atlet muda Natar yang tampil penuh determinasi hingga partai puncak. Dengan pukulan-pukulan tajam dan mental baja, Natar sukses menundukkan lawan-lawannya dari berbagai kecamatan unggulan.

Pada nomor Beregu Putra, Kecamatan Natar berdiri kokoh di podium tertinggi sebagai Juara I, disusul Kecamatan Tanjung Bintang di posisi kedua. Sementara itu, Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Kalianda harus puas berbagi posisi Juara III.

Tak kalah membanggakan, Beregu Putri Kecamatan Natar juga menunjukkan kelasnya. Dengan permainan solid dan penuh percaya diri, tim putri Natar kembali mempersembahkan medali emas, mengungguli Kecamatan Sidomulyo sebagai Juara II, serta Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Kalianda yang menempati Juara III bersama.

Capaian ini tidak lepas dari dukungan penuh berbagai pihak. Ucapan syukur pun mengalir dari kontingen Natar.
“Alhamdulillah, terima kasih kepada Camat Natar, Ketua KOK Kecamatan Natar, beserta seluruh jajaran pengurus atas doa, dukungan, dan support yang tiada henti. Prestasi ini adalah buah dari kebersamaan,” ungkap Anugrah Sugar Pranandi salah satu perwakilan tim dengan penuh haru.

Keberhasilan ini menjadi catatan emas bagi Kecamatan Natar dalam ajang PORKAB Lampung Selatan IV, sekaligus mempertegas posisi Natar sebagai salah satu kekuatan olahraga, khususnya bulutangkis, di Bumi Khagom Mufakat.

Dengan semangat sportivitas dan kebersamaan, Kecamatan Natar tak hanya membawa pulang medali, tetapi juga mengharumkan nama daerah serta menyalakan harapan bagi lahirnya atlet-atlet berprestasi di masa depan.

Natar juara, Natar berjaya! ??

Editor  : Muhammad Arya